BPS:penerima BLSM butuh usulan perangkat desa

Rabu, 3 Juli 2013 19:33 WIB

Ilustrasi (Foto antaranews.com)

Jogja (Antara Jogja) - Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Wien Koesdiatmono mengatakan pemerataan sasaran penerima bantuan langsung sementara masyarakat membutuhkan usulan dari perangkat desa.

"Tidak ada statistik yang 100 persen tepat, oleh karena itu sesungguhnya perlu inisiatif dari perangkat desa melalui musyawarah desa untuk mengusulkan kelayakan penerima BLSM,"kata Wien ditemui di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, peran serta perangkat desa dalam memberikan usulan penerima BLSM juga diperlukan seiring jumlah masyarakat miskin yang selalu dinamis.

"Jumlah masyarakat miskin ini kan dinamis dari yang dulu miskin menjadi tidak miskin atau sebaliknya.Hal itu tentunya lebih dipahami oleh perangkat desa terkait,"katanya.

Sementara, tugas Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, hanya melakukan pendataan yang cenderung bergantung pada kejujuran setiap responden dalam memberikan keterangan.

"Kan ada juga yang sebenarnya sudah kategori mampu tapi memberikan keterangan tidak mampu, atau sebaliknya,"katanya.

Sehingga dengan demikian, mengenai adanya potensi pembagian BLSM yang meleset. Ia meminta agar masyarakat tidak selalu menyalahkan BPS.

Hal tersebut, kata dia, disebabkan BPS hanya ditugaskan melakukan pendataan 40 persen penduduk berpenghasilan terendah berdasar dari acuan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011.Selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai penentu akhir daftar penerima BLSM.

"Kami merasa bahwa kami selalu dikambing hitamkan setiap ada pendataan terkait BLSM. Padahal ditahap akhir pensortiran data dilakukan oleh TNP2K. Jadi kami tidak tahu apa-apa kalau sampai ada yang tidak dapat,"katanya.

Sehingga menurut dia, apabila perangkat desa melalui musyawarah desa dapat membantu memberikan masukan atas validitas penerima BLSM. Maka ketidaktepatan pembagian kompensasi pemerintah itu dapat diminimalisasi.

"Sayangnya hampir rata-rata perangkat desa tidak mau repot dan ambil risiko, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada BPS," katanya.

(KR-LQH)