DPRD Bantul minta pemkab optimalkan pengelolaan BUMD

Senin, 12 Agustus 2013 20:07 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Bantul (Antara Jogja) - DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah setempat mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

"Tidak sedikit badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah menyedot anggaran, namun belum juga memberikan imbal-balik kepada pendapatan asli daerah (PAD), ini perlu diperhatikan," kata Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Effendi di Bantul, Senin.

Menurut dia, aset daerah belum ada kontribusi ke PAD akibat pengelolaan yang kurang maksimal, padahal melalui APBD selalu digelontorkan dana untuk aset daerah terutama BUMD untuk meningkatkan kinerja mereka, namun belum optimal.

Ia mengatakan saat ini berbagai aset seperti aset gedung dan peralatannya, aset tanah, ataupun berbagai fasilitas umum juga belum jelas peruntukannya, padahal jika dikelola dengan profesional bisa memberikan pemasukan yang signifikan.

"Banyak aset yang dimiliki Pemkab Bantul belum jelas penggunaannya, padahal jika dimaksimalkan bisa memberikan kontribusi yang positif dan menambah PAD," kata Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia mengatakan beberapa aset daerah itu diantaranya Bantul Kota Mandiri (BKM) yang sejak 2008 lalu sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal asetnya milik bersama yaitu 61 persen Pemkab dan 39 persen milik perusahaan swasta.

Selain itu, kata dia, ternyata skim awal pembentukan BKM juga tidak jelas karena desain yang mengambang tidak ada kejelasan tentang BKM ini mengakibatkan kebijakan kontribusi pemasukan positif ke APBD juga belum jelas.

"Padahal, dari sisi luasan tanah yang digunakan, cukup potensial karena mencapai 32 hektare. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan di BKM agar bisa mendapatkan PAD yang jelas bagi Pemkab Bantul," katanya.

Sementara itu, selain BKM, kata kinerja BUMD yang masih menjadi permasalahan adalah Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang sudah sering mendapatkan penyertaan dana untuk modal namun belum juga menunjukkan hasil positif.

(KR-HRI)