Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasi anggaran 2016 menyikapi penundaan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat.
"Tentu DPRD akan bersikap proporsional saja dan kami akan meminta pemda melakukan rasionalisasi atas APBD 2016 pada APBD Perubahan," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Sabtu.
Dia mengatakan Kabupaten Bantul termasuk pemda yang mendapatkan penundaan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat, kebijakan yang kata Menkeu Sri Mulyani diibaratkan sebagai pemerintah pusat "meminjam uang" dari pemda.
Bahkan, kata dia, informasi yang diterima besarannya penundaanya pada kisaran Rp36 miliar per bulan selama empat bulan terakhir. Alasan kenapa Bantul ditunda dan kenapa sejumlah itu, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi.
"Kami juga akan meminta penjelasan, apakah ini semacam `punishment` atau apa," kata Anggota DPRD Bantul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu.
Berkaitan dengan penundaan DAU itu, kata Setiya, yang namanya anggaran perubahan, tentu tidak selamanya penambahan anggaran, tetapi bisa saja pengurangan atau rasionalisasi.
"Kalau terpaksanya terjadi pemangkasan program kegiatan dalam APBD, tentu kami minta agar ada skala prioritas, tidak harus bagi rata," katanya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya juga prihatin dengan kondisi keuangan nasional, sehingga daerah harus dikorbankan. Namun sebagai bagian dari pemerintah pusat, daerah tinggal menyikapi kondisi itu secara bersama antara bupati dan DPRD.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemda bisa fokus meningkatkan kapasitas keuangan melalui pos pendapatan daerah meskipun tidak mudah.
Akan tetapi, katanya, hal itu harus dilakukan agar pendapatan asli daerah Bantul meningkat lebih akseleratif lagi.
"Ini agar berbagai rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, demi menyejahterakan rakyat Bantul," katanya.
(KR-HRI)
