Wapres: kementerian dan lembaga harus lebih efisien

Senin, 26 Agustus 2013 14:30 WIB

Wakil Presiden RI, Boediono (Foto Antara)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Kementerian, lembaga, lembaga negara, dan daerah dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan mendukung paket kebijakan pemerintah terkait dengan perkembangan mutakhir kebijakan moneter di negara-negara maju, kata Wakil Presiden Boediono.

"Perkembangan mutakhir dari kebijakan moneter di negara-negara maju seyogianya ditanggapi bersama oleh segenap kementerian, lembaga, lembaga negara, dan daerah, bukan hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," katanya di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin.

Pada Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Nasional Semester I Tahun 2013, ia mengatakan proyek infrastruktur, investasi, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat perlu segera dimanfaatkan secara efektif. Biaya-biaya yang membebani ekonomi rakyat dan investor harus dikikis.

"Untuk daerah, ada dua isu yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja dan mengelola harga kebutuhan pokok dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ia mengatakan, pertemuan itu dalam perspektif lebih luas mengandung konsekuensi besar karena realisasi anggaran sangat berkaitan dengan kondisi negara saat ini.

Dalam konteks itu ada dua arus perkembangan pokok, yakni kelambatan ekonomi dunia yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas ekspor dan ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar atau likuiditas global," katanya.

"Pertemuan itu dimaksudkan agar alokasi terhadap pos anggaran kegiatan pada APBN dan APBD harus dilakukan bukan hanya tepat waktu dan tepat sasaran, tetapi juga ber-`multiplier effect` optimal terhadap pertumbuhan ekonomi negara," katanya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan hamengku Buwono X mengatakan, realiasi belanja sering menumpuk pada akhir tahun anggaran sehingga diperlukan sistem pengendalian andal dan apabila ada masalah mampu dideteksi secara dini.

"Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengisi kesenjangan itu. Penunjukan pejabat penghubung oleh TEPPA, misalnya, cukup memperkuat dan membantu peran gubernur," katanya.

Ketua TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, TEPPA mengkhawatirkan pembangunan infrastruktrur pada skema APBN Perubahan maupun ABPD Perubahan.

"Kami khawatir karena ada potensi tidak selesai tepat pada akhir tahun anggaran. Kalau selesai, selain ada pengurangan keluaran, potensi mutunya juga kurang bagus," katanya.

Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Nasional Semester I Tahun 2013 bertema "Menyeimbangkan Percepatan dan Kualitas Realisasi Belanja" itu diikuti 86 kementerian, lembaga, dan lembaga negara, dan 33 pemerintah provinsi.

(B015)