Panwaslu duga ada pemilih fiktif

Selasa, 26 November 2013 21:28 WIB

Panwaslu Kabupaten Bantul

Bantul (Antara Jogja) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menduga ada pemilih fiktif yang tidak diketahui orangnya menggunakan alamat anggota Panitia Pengawas Kecamatan Banguntapan.

"Saya dapat laporan dari anggota Panwascam Banguntapan kalau ada nama yang menggunakan alamatnya, namun tidak kenal orangnya dan belum diketahui sampai sekarang," kata Ketua Panwaslu Bantul Supardi, Selasa.

Menurut dia, pemilih yang diduga fiktif tersebut terdapat di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, yang berbatasan Kabupaten Sleman, sementara alamat yang digunakan adalah milik Yudho, anggota Panwascam Banguntapan.

"Kami sudah komunikasikan dengan anggota panwascam Banguntapan lainnya, untuk memastikan apakah pemilih tersebut ada atau tidak orangnya, karena kami khawatir ada indikasi data pemilih yang tidak jelas," katanya.

Atas temuan pemilih diduga fiktif ini, kata dia pihaknya akan merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul agar dapat diverifikasi kembali sehingga nantinya daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk pemilu lebih akurat dan valid.

"Kemungkinan nama pemilih ini sudah ada sejak awal pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), namun belum ada verifikasi petugas, sehingga muncul lagi dalam DPT awal, hingga DPT akhir yang ditetapkan awal November lalu," katanya.

Menurut dia, selain masalah ini, kaitannya dengan DPT pihaknya juga menemukan beberapa pemilih yang ternyata orangnya `stres` dan lumpuh, bahkan beberapa nama pemilih telah meninggal dunia tercantum dalam DPT Pemilu 2014.

"Kami sebagai pengawas akan terus melakukan pencermatan DPT terhadap kemungkinan adanya data ganda maupun data `siluman`, termasuk proses perbaikan pemilih yang NIK-nya dinyatakan invalid yang saat ini dilakukan KPU Bantul," katanya.

Pihaknya menargetkan bisa merekomendasikan seluruh temuan masalah dalam DPT Bantul yang ditetapkan berjumlah 718.009 pemilih sebalum akhir November atau sebelum diserahkan ke KPU provinsi untuk direkapitulasi.

(KR-HRI)