Amalia: kuota keterwakilan perempuan terpenuhi

Yogyakarta (Antara Jogja) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar optimistis keterwakilan calon legislatif perempuan dengan kuota 30 persen di parlemen akan dapat terpenuhi pada Pemilu 2014.

"Kami harus optimis bisa lebih dari yang duduk di parlemen sekarang (18 persen) bahkan nanti bisa mencapai 30 persen," kata Menteri Linda Amelia Sari seusai acara Peningkatan kapasitas Calon Legislatif Perempuan di Yogyakarta, Jumat.

Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Paku Alam IX, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas serta puluhan caleg perempuan di DIY.

Menurut dia, keterwakilan perempuan merupakan hal yang harus terpenuhi karena hal itu telah diamanatkan Undang-Undang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Partai Politik.

"Kita berharap akan bisa meningkat sebanyak-banyaknya. Sebab Caleg Perempuan akan dapat menjadi stabilisator politik di kancah perpolitikan di Indonesia," ujar Menteri Linda Amelia Sari.

Keterwakilan perempuan dengan kuota 30 persen di Parlemen memiliki kemungkinan besar dapat terwujud. Hal itu menurut dia dipicu semakin bertambahnya inisiatif partai politik yang memberikan akses dan pengembangan khusus bagi kader perempuan.

"Sekarang kan sudah banyak yang memberikan akses dalam bentuk rekrutmen maupun dalam bentuk pelatihan," kata Menteri Linda Amelia Sari.

Selain itu, menurut dia, optimisme tercapainya keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 juga didukung dengan semakin banyaknya perempuan yang melakukan aksi riil di kalangan masyarakat bawah.

"Banyak peremepuan sudah bergerak di akar rumput. Bukan pada saat mereka mau pemilu, melainkan benar-benar mereka memang tokoh-tokoh di lingkungannya. Sehingga konstituen yang sekaranag dia garap kemungkinan besar akan memilih dia," katanya.

Saat ini keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) di DPR RI telah mencapai 38 persen. Istri Agum Gumelar ini berharap jumlah legislatif perempuan yang lolos tidak jauh dari angka DCT tersebut.

"Kami berharap patokan 30 persen sebagai "affirmative action" dapat menjadi salah satu cara sebagai tindakan sementara agar bisa berimbang antara laki-laki dan perempuan di Parlemen," katanya.
(KR-LQH)