Pengamat: pemerintah perlu sinergikan kebijakan hadapi AEC

Kamis, 27 Februari 2014 07:43 WIB

Rektor UII Edy Suandi Hamid (edy suandi)

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah daerah dan pusat perlu mensinergikan strategi kebijakan untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.

"Di tingkat pusat perlu peningkatan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga harus berani memberikan jaminan kepada konsumen nasional karena kelak semakin banyak produk asing yang bertebaran di dalam negeri sebagai imbas ASEAN Economic Community (AEC)," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Dalam konteks daerah, kata dia, ada dua langkah penting yang perlu dilakukan yakni peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap AEC dan perbaikan iklim investasi dan iklim usaha daerah.

"Negara lain sudah sangat gencar mensosialisasikan AEC kepada masyarakatnya dengan melibatkan peran pemerintah daerah," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki potensi untuk menarik investasi asing dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang mumpuni seperti jalan, energi, pelabuhan, dan telekomunikasi.

"Hal itu tentu juga harus didukung dengan regulasi dan birokrasi daerah yang bersih," kata Edy yang juga Rektor UII.

Menurut dia, realisasi AEC yang tinggal menunggu waktu menjadi harapan dan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara pencetus skema tersebut, kesiapan Indonesia dinilai masih kurang dalam menghadapinya.

"Hal itu dapat dilihat baik dari perspektif nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, kondisi daya saing Indonesia saat ini ternyata masih kalah dengan beberapa negara anggota ASEAN," katanya.

Ia mengatakan hasil The Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia hanya unggul dari Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

"Namun, Indonesia masih tertinggal dengan negara inti ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selain itu, tingkat kompetensi tenaga kerja Indonesia juga belum sebaik negara ASEAN lainnya," katanya.

Menurut dia, data dari Asean Productivity Organization (APO) menunjukkan dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3 persen yang terampil, sedangkan Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen.

"Data itu tentu harus disikapi secara bijaksana agar kelak potensi tenaga kerja Indonesia tidak terpinggirkan ketika AEC diberlakukan," katanya.

(B015)