Kontras: presiden terpilih harus berani tegakkan HAM

Yogyakarta (Antara Jogja) - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mengatakan siapapun Presiden terpilih pada Pemilu 2014 harus memiliki keberanian memprioritaskan penegakan hak asasi manusia.

"Presiden terpilih berani atau tidak pro terhadap agenda keadilan. Apakah berani menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu?," kata Haris Azhar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis.

Di sela-sela acara orasi kebangsaan dan kebudayaan dalam rangka memperingati 16 tahun Kontras tersebut, Haris memandang hingga saat ini belum ditemukan sosok capres yang memiliki komitmen tinggi menegakkan HAM.

"Belum ada yang kelihatan. Andaikan saja Jokowi, sekalipun dia populis, namun ia harus teruji dengan upaya penegakan HAM," katanya.

Menurut dia, presiden yang akan datang harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan pelanggaran hak masyarakat. Presiden harus berani melakukan reforma agraria, serta menghentikan eksploitasi sumber daya energi (SDE).

"Jangan sampai yang diangkat hanya terkait dengan nasionalisasi energi saja. Sebab nasionalisasi artinya perusahaan atau praktik eksploitasinya tetap ada di Indonesia," katanya.

Lebih dari itu, menurut dia, masyarakat juga harus kritis terhadap rekam jejak capres, lebih-lebih apabila mereka memiliki sejarah kelam pelanggaran HAM di masa lalu.

Sementara itu, ia mengatakan trend pelanggaran HAM hingga saat ini masih tinggi. Jumlah pelanggaran HAM pada 2013 masih sebanyak 800 kasus dengan jumlah korban 2.500 orang.

Pelanggaran HAM tersebut antara lain berupa penghilangan hak hidup, hak atas rasa aman, serta pengambilalihan lahan masyarakat.

"Selama dua setengah bulan awal tahun ini juga sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan," katanya.

(KR-LQH)