Kohati minta caleg perjuangkan aset negara

Jumat, 28 Maret 2014 19:01 WIB

Yogyakarta (Antara Jogja) - Korp HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam meminta semua calon anggota legislatif di daerah, provinsi maupun pusat untuk memperjuangkan aset negara.

Ketua Umum Korp HMI Wati (Kohati) PB HMI Endah Cahya Immawati di Yogyakarta, Jumat, mengatakan, banyak aset negara yang dikuasai asing untuk kepentingan kapitalis sehingga masyarakat hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

"Sumber daya alam banyak yang tercerabut. Caleg harus memperjuangkan bagaimana mengembalikan sumber daya alam kembali ke Indonesia, dan berani berdikari," kata kata Endah.

Menurut Endah, efek dari tercerabutnya sumber daya alam dalam negeri terjadi ketimpangan dalam ekonomi, kemiskinan merambah dibanyak wilayah khususnya di pedesaan. Banyak yang migrasi dari desa ke kota bahkan ke luar negeri karena tidak ada sumberdaya alam yang bisa dikelola, terlebih perempuan.

Ketua Umum Kohati Cabang Yogyakarta periode 2006 ini menilai, pengelolaan sumber daya alam merupakan hal yang utama yang harus diperbaiki dan perbaikan itu harus melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat.

"Untuk memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam maka dibutuhkan caleg-caleg yang berintegritas," kata Endah.

Endah juga mengajak kepada masyarakat untuk memilih caleg-caleg yang memiliki komitmen perjuangan untuk rakyat, berintegritas dan berani melawan korupsi, serta tidak berpolitik uang dalam meraih dukungan.

Caleg berintegritas, kata Endah, bisa dilihat dari rekam jejak atau 'trackrecord' caleg dalam kehidupannya di masyarakat, kiprah dan komitmennya.

Lebih lanjut Endah mengatakan sebanyak 80 persen perempuan di Indonesia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk iseng atau bergaya.

Namun,dengan tercerabutnya sumber daya alam dan sumber dana anggaran, perempuan tidak memiliki akses, untuk melanjutkan kehidupannya beserta keluarga.

Di sisi yang lain, perempuan seringkali dijadikan alat komoditas oleh para pemilik modal, sebagai objek konsumen dan objek budaya. Imbas dari hal tersebut, menimbulkan pribadi yang individualistis, materialistis, pragmatis dan tidak peduli deng persoalan di sekelilingnya.

Untuk mewujudkan perempuan dalam tatanan masyarakat yang adil, menurut dia, dibutuhkan perlawanan baik perlawanan budaya maupun perlawanan politik.

Saat ini, kata Endah, sudah banyak alat perjuangan perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan, namun hal tersebut belum cukup tanpa perwakilan dalam legislatif.

"Kuota 30 persen keterwakilan caleg perempuan sebenarnya sebagai alternatif perjuanga perempuan," kata Endah.

Namun sayangnya, kata Endah, rekrutmen partai politik terhadap caleg perempuan masih perlu dipertanyakan. Sebab, tidak menutup kemungkinan partai politik hanya sebatas memenuhi kuota sehingga tidak memperhatikan kualitas dan integritas caleg.

"Caleg ketika sudah duduk di parlemen tidak lagi berbicara partai namun dia dituntut untuk memperjuangkan rakyat," kata Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasan Wathoniyah Islamiyah Kebarongan-Banyumas-Jawa Tengah periode 2004 ini.

(KR-STR)