KPU DIY usulkan "kampanye putih"

Senin, 9 Juni 2014 20:05 WIB

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto kpud-diyprov.go.id)

Jogja (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengusulkan kepada KPU pusat untuk segera memunculkan upaya "kampanye putih" guna mengimbangi pemberitaan media tertentu yang dinilai tidak netral.

"Kampanye putih saya kira penting dilakukan oleh KPU untuk meng-"counter" pemberitaan yang tidak netral dan seringkali berangkat dari rumor atau "gosip"," kata anggota KPU DIY Faried Bambang Siswantoro di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, ia segera membuat surat usulan kepada KPU Pusat untuk dipertimbangkan.

Kampanye Putih , menurut dia, dapat dimunculkan dengan bentuk iklan layanan masyarakat di media, atau melalui sarana lainnya.

Ia mengatakan pemberitaan di beberapa media massa saat ini justru tidak memiliki peran sama sekali sebagai pendidikan politik bagi masyarakat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Persoalan itu memantik keprihatian yang dalam, karena beberapa media justru tidak melakukan pendidikan politik, melainkan pembodohan masyarakat," kata dia.

Pemberitaan di media massa, menurut dia, dapat dianggap sebagai bentuk kampanye hitam, sebab dalam menyoroti keburukan atau kekurangan salah satu capres, sering kali tidak diimbangi ruang konfirmasi oleh capres bersangkutan.

"Bukan kampanye hitam, apabila dalam memberitakan kekurangan capres tertentu, juga ada ruang konfirmasi untuk yang bersangkutan secara berimbang," kata Faried.

Meski demikian, ia menilai, apabila kampanye hitam terus digencarkan oleh media-media tertentu, maka justru akan menjadi "bumerang" bagi capres-cawapres yang didukung, serta memunculkan simpati bagi capres-cawapres lawan yang terus menerus dilecehkan.

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta mendorong para pemilik media massa, baik cetak maupun televisi untuk tidak mengintervensi pemberitaan menjelang Pemilu Presiden 2014.

Ketua MPM Yogyakarta Budhi Hermanto mengatakan dengan munculnya intervensi pemilik modal tersebut, idelisme wartawan diabaikan.

"Kita tahu persis kalau teman-teman (wartawan) di `news room` sesungguhnya juga punya idealisme, tapi kalau pemiliknya sudah berpihak ke calon tertentu, maka akan sulit diwujudkan idealisme terasebut," kata Budi.

Menurut dia, apabila ruang redaksi telah diintervensi maka peran media sebagai pilar demokrasi bisa runtuh.

(KR-LQH)