InProSuLa dukung program rasda Kulon Progo

Kulon Progo (Antara Jogja) - InProSuLa mendukung program beras miskin daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai program pemerintah di masa yang akan datang.

Direktur InProSuLa Sarijo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan program bantuan pangan masyarakat miskin berbasis kesejahteraan rumah tangga petani padi melalui program beras daerah (rasda) ini, yakni bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin menggunakan beras yang diproduksi oleh rumah tangga petani setempat.

"Program yang diinisiasi dan dijalankan oleh Pemkab Kulon Progo serta daerah-daerah lain dalam jaringan kerja masyarakat peduli pangan nusantara ini patut ditawarkan sebagai alternatif perbaikan raskin yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah sejak 1998 untuk masyarakat miskin di semua desa di seluruh wilayah Indonesia," kata Sarijo.

Ia menilai bantuan beras miskin sebagai satu program pangan pemerintah selama ini mengalami berbagai kendala di antaranya tidak tepat sasaran, data penerima tidak valid, kualitas beras yang dibagikan kurang layak konsumsi, tidak tepat waktu, dan mekanismennya masih sangat terpusat, dan tidak partisipatif.

"Pengalaman program rasda yang diinisiasi Pemkab Kulon Progo selama 2014 membuktikan bahwa program rasda tidak hanya menjamin enam tepat, tetapi program ini telah memdorong peningkatan pendapatan petani, dan menumbuhkan perekonomian desa dan daerah," katanya.

Menurut dia, saat ini program rasda di Kulon Progo mampu menyerap beras tujuh gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 1.475 ton.

Mengingat tidak efektifnya program selama ini, kata dia, program rasda menjadi alternatif program bantuan pangan yang memberikan nilai tambah kepada petani padi sebagai produsen pangan.

Kemudian meningkatkan perekonomian desa dan daerah serta menjamin hak atas pangan, terutama bagi keluarga miskin.

"Apabila dikelola oleh daerah, program raskin sangat berpotensi mempercepat pengurangan kemiskinan rumah tangga petani padi. Dimana, saat ini 65 persen petani padi masuk dalam kategori rumah tangga miskin," katanya.

Sarijo mengatakan program raskin membutuhkan beras cukup banyak antara 2,8 juta ton sampai 3,1 juta ton setiap tahun, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian desa, dan daerah, karena menyerap anggaran cukup besar dengan anggaran antara Rp18,4 triliun hingga Rp21,3 triliun.

"Rasda ini sebagai solusi dari pergantian program raskin. Pengelolaan oleh daerah dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran karena penetapan rumah tangga sasaran berdasarkan dinamika faktor kemiskinan rumah tangga yang terus berkembang setiap hari," katanya.

Kemudian, menurut dia, meminimalisir ketidaktepatan jumlah dan kualitas beras bantuan, karena dipenuhi dari beras yang diproduksi petani yang relatif mudah dikontrol.

 (KR-STR)