KPU perlu mengecek data pemilih fiktif

Kamis, 8 Oktober 2015 19:41 WIB

Pilkada (Foto Istimewa) (istimewa)

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengecek temuan Panitia Pengawas Pemilu mengenai data pemilih fiktif dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah 2015.

"Kami belum menemukan indikasi adanya data pemilih fiktif, namun kalau teman-teman Panwas bilang ada data pemilih yang fiktif itu masih perlu dicek," kata Komisioner KPU Bantul, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Arif Widayanto di Bantul, Kamis.

Pihaknya belum menemukan adanya data pemilih fiktif dalam DPT Pilkada Bantul. Data yang ada dalam aplikasi sistem informasi data pemilih (sidalih) telah merupakan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

Ia mengatakan, sidalih memang disiapkan secara "online" untuk menyiapkan daftar pemilih di seluruh Indonesia, bahkan sistem yang diterapkan KPU tersebut cukup efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadi daftar pemilih ganda.

"Makanya nanti kami akan lihat dulu (temuan Panwas) Jika itu benar (fiktif) kami perbaiki," kata Arif.

DPT pilkada Bantul 2015 telah ditetapkan pada 2 Oktober lalu sebanyak 691.445 pemilih. Angka tersebut bertambah sekitar lima ribu orang dibanding daftar pemilih sementara (DPS) pilkada yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 685.920 pemilih.

Menurut dia, bagi warga Bantul dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun merasa belum terdata dalam DPT pilkada tersebut, masih dapat didaftarkan dan dimasukkan melalui DPT tambahan (DPT Tb) mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Oktober 2015.

"Kami menunggu data tambahan itu, atau yang sudah ada di DPT bisa kami coret (jika fiktif)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Panwas Bantul, Supardi mengatakan, setidaknya ada sebanyak 28 nama pemilih dalam DPT pilkada Bantul yang dicermati jajaran Panwas Bantul diduga pemilih fiktif, karena setelah dicek ke lapangan tidak ada orang yang sesuai data tersebut.

Pihaknya tidak mengetahui faktor apa yang menyebabkan munculnya data pemilih fiktif tersebut, namun pihaknya menduga permasalahan tersebut muncul saat pengunggahan daftar pemilih ke sidalih (sistem informasi data pemilih).

"Kalau teman-teman PPK dan PPS saat coklit lapangan sudah benar, namun begitu diunggah ke sidalih ada yang muncul berbeda, nama fiktifnya muncul di sidalih, kami tidak tahu persis sidalih itu seperti apa," katanya.

(KR-HRI)