Gunung Kidul jamin eks Gafatar diterima masyarakat

Senin, 1 Februari 2016 18:48 WIB

Pengungsi eks gafatar sebanyak 236 pengungsi warga eks gafatar yang dipulangkan telah sampai di penampungan sementara di gedung Youth Center Yogyakarta, Jum'at (29/1). Rencananya mereka akan dipulangkan ke daerah masing-masing.(Foto ANTARA/Rika Perma

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin eks anggota Gerakan Fajar Nusantara yang akan dikembalikan pada keluarga tidak akan ditolak masyarakat setempat.

Penjabat Bupati Gunung Kidul Budi Antono di Gunung Kidul, Senin, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan ada penolakan dari masyarakat karena pemkab sudah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa untuk menyiapkan kedatangan eks anggota Gafatar.

"Belum ada laporan karena sebelum dikembalikan kepada keluarga, kami melakukan koordinasi melalui desa dan kecamatan," kata Budi Antono seusai melakukan kunjungan ke BLK.

Ia mengatakan koordinasi dilakukan jauh hari sebelum mereka dikembalikan, agar tidak ada polemik yang terjadi di dalam masyarakat.

Pemkab akan menjemput 16 orang eks anggota Gafatar dari Youth Center, Mlati, Sleman, pada Selasa (2/2).

Mereka akan ditempatkan di BLK selama tiga hari dan akan dikembalikan melalui camat dan kades untuk diserahkan ke masyarakat.

Budi mengakui pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan dijemput pasti karena masih mengalami perubahan dan penjemputan gelombang kedua akan dilakukan.

"Untuk wilayah Gunung Kidul ada tujuh orang yang sudah kembali diantaranya tiga warga Tanjungsari yang terlebih dahulu pulang, ada empat orang eks Gafatar dari Gedangsari yang juga sudah pulang dan sudah berbaur dengan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Gunung Kidul Tommy Harahap mengungkapkan selama tinggal di BLK mereka akan diberikan orientasi, pendataan ulang, pembinaan dan pemulangan.

"Selama menjalani orientasi, mereka akan didampingi beberapa pihak, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Polri dan TNI. Kami melibatkan semua pihak untuk memberikan pembinaan sebelum mereka dikembalikan ke masyrakat," katanya. ***4***

(KR-STR)