Bantul tampung pengaduan terkait PPDB sistem zonasi

id PPDB sistem zonasi

Bantul tampung pengaduan terkait PPDB sistem zonasi

Ilustrasi PPDB online (foto juragansopwer.com) (juragansopwer.com)

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menampung pwngaduan masyarakat atau wali siswa terkait penerimaan peserta didik baru sistem zonasi jenjang sekolah menengah pertama di daerah itu.

"Sudah kami beri waktu selama dua hari untuk menampung pengaduan terkait PPDB zonasi, waktunya pada Jumat (14/7) dan Sabtu (15/7)," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Didik Warsito di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, penerimaan atau upaya menampung pengaduan maupun keluhan dari masyarakat mengenai masalah dalam PPDB jenjang SMP karena dugaan praktik manipulasi data agar siswa diterima itu sesuai arahan dari Ombudsman RI DIY yang menyarankan hal itu.

"Termasuk sekolah-sekolah juga kami minta membuka pengumuman yang sifatnya menerima pengaduan karena selama ini LSM (lembaga swadaya masyarakat) bilang, Ombudsman bilang ada aduan masyarakat yang belum tertampung," katanya.

Ia mengatakan, setelah keluhan dari masyarakat yang merasa tidak diterima karena jaraknya lebih dekat itu akan ditindaklanjuti ataupun diberikan alternatif lain agar siswa yang bersangkutan tetap bisa sekolah.

"Jadi kalau memamg kuota siswa sudah penuh, sedangkan karena ada komplain dan pengaduan itu menjadi prioritas, nanti akan kami wadahi. Kami tidak ingin ada anak usia sekolah di Bantul yang tidak sekolah," katanya.

Didik mengatakan, berkaitan dengan manipulasi data jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah yang ditemukan Ombudsman di beberapa sekolah Bantul, instansinya sudah bertemu dengan LSM itu yang difasilitasi Bupati Bantul beberapa hari lalu.

Ia mengatakan, dalam pertemuan dengan LSM itu memang ada rekomendasi agar dinas mengambil kebijakan menganulir pengumuman siswa yang diterima yang sesuai fakta telah melakukan mal-administrasi, namun instansinya tidak bisa melaksanakan hal itu.

"Jadi komplain itu ingin PPDB zonasi dianulir, tapi saya tidak mau, karena bagi saya malah berimplikasi luar biasa bisa menambah kegaduhan. Saya sudah berkomuikasi dengan LSM itu, yang jelas nanti kami carikan jalan keluarnya," katanya.

(T.KR-HRI)