Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menganggarkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hingga 2019.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan pemkab sudah melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya didampingi untuk pelaksanaan program Jamkesda.
"Saat ini, kami sedang mengusahakan seluruh kesehatan masyarakat dijamin BPJS. Namun, sebelum semua dijamin BJPS, pemkab tetap akan menganggarkan program Jamkesda hingga 2019," kata Hasto.
Ia mengatakan bahwa program Jamkesda masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019.
Anggaran program Jamkesda di Kulon Progo rata-rata sebesar Rp18 miliar per tahun. Namun, pada tahun 2017, jumlah anggarannya berkurang karena masyarakat Kulon Progo mulai beralih ke BPJS.
Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo akan menaikkan anggaran dan jumlah kepesertaan BPJS yang dibayari pemerintah atau melalui penerima bantuan iuran (PBI).
"Beberapa kepala desa dan perangkat desa mulai diikutsertakan ke BPJS dengan menaikkan alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen. Keikutertaan mereka dalam BJPS kesehatan akan menambah jumlah warga Kulon Progo yang masuk BPJS," katanya.
Jika pada tahun 2019 masyarakat Kulon Progo belum masuk BPJS Kesehatan, kata Hasto, pemkab akan minta payung hukum. Hal ini dikarenakan program pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh masyarakat harus ikut BPJS Kesehatan sampai 2019.
"Nanti kita lihat, seberapa banyak warga Kulon Progo yang belum ikut BPJS kesehatan, kami akan minta payung hukum melanjutkan program Jamkesda," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Bambang Haryatno menyebutkan total anggaran program Jamkesda 2017 sebesar Rp11,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, untuk mengintegrasikan sebanyak 20.000 warga miskin dalam BPJS.
"Kami secara bertahap mengintegrasikan program Jamkesda ke BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang masuk dalam album kemiskinan," katanya.
Menurut dia, sudah ada 242.000 warga miskin Kulon Progo yang masuk BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui PBI. Namun, sampai saat ini, masih ada 46.000 warga miskin yang belum masuk jaminan kesehatan.
Anggota FPAN DPRD Kabupaten Kulon Progo Sudarto mengharapkan pemkab terus memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin maupun warga mampu.
"Jaminan kesehatan masyarakat ini seperti sebagai pelaksanakan janji kampanye kepada rakyat," kata politikus muda Partai Persatuan Pembangunan ini.
(U.KR-STR)
Berita Lainnya
Awas, ada surel "phishing" atas namakan SATUSEHAT
Kamis, 2 Mei 2024 6:14 Wib
Indonesia-Singapura kembangkan kompetensi SDM kesehatan
Rabu, 1 Mei 2024 1:04 Wib
IHC-Singapura perkuat Bali International Hospital jadi tujuan wisata medis
Selasa, 30 April 2024 19:28 Wib
Ternyata, posisi tidur pengaruhi kesehatan leher
Selasa, 30 April 2024 7:53 Wib
Pemerintah fasilitasi industri alkes RI masuk pasar Eropa
Senin, 29 April 2024 6:39 Wib
Tayang di bioskop online, "Ininnawa: An Island Calling" , ceritakan pekerja kesehatan
Sabtu, 27 April 2024 11:09 Wib
Pemerintah perlu mengusut peserta Program PPDS depresi
Jumat, 26 April 2024 6:01 Wib
Presiden Jokowi: Kerugian Rp180 triliun akibat WNI berobat ke mancanegara
Rabu, 24 April 2024 19:42 Wib