Yogyakarta (Antaranews Jogja ) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia menyatakan kota membutuhkan tambahan anggaran seperti dana desa yang sekarang sudah dinikmati desa di seluruh Indonesia untuk mendukung peningkatan pelayanan ke masyarakat.
"Kota membutuhkan dana seperti dana desa karena permasalahan bukan hanya ada di kabupaten saja tetapi juga ada di kota," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany saat pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Apeksi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, permohonan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai formulasi dana kelurahan yang akan diberikan ke pemerintah kota.
Permohonan tersebut disampaikan saat evaluasi pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk mendorong perbaikan penyusunan DAK 2019.
"Mudah-mudahan, bisa segera direalisasikan Rp100 miliar per kota sehingga dana bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayaan ke masyarakat," katanya.
Selain dana desa, Apeksi juga menyoroti tentang banyaknya keluhan dari wali kota terkait pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya lelang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.
"Keluhan banyak berasal dari luar Jawa. Prosesnya dinilai memakan waktu lama meskipun komunikasi atau koordinasi dengan pusat bisa dilakukan melalui elektronik namun tetap bisa menghambat birokrasi," katanya yang berharap agar proses tersebut bisa dijalankan dengan lebih sederhana.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja Komwil III Apeksi mengatakan, seluruh pemerintah kota dapat saling mendukung dan menguatkan untuk meraih tujuan yang selama ini sulit diperoleh jika diperjuangkan sendiri-sendiri.
"Rekomendasi-rekomendasi yang nantinya dihasilkan akan dibawa ke rapat kerja tingkat nasional yang rencananya digelar di Tarakan pada Juli. Harapannya, apa yang diperjuangkan bersama-sama ini bisa tercapai," kata Haryadi.
Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang membuka rapat kerja tersebut mengingatkan seluruh pemerintah kota agar pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang memanusiakan manusia dan bukan sekadar mengejar pencapaian fisik saja.
"Jangan sampai, rakyat menjadi asing melihat perkembangan atau pembangunan yang dilakukan di kota tempat mereka tinggal. Harus ada perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat. Ada dialog dengan rakyat," katanya.
Menurut Sultan HB X, keberadaan ruang-ruang publik di kota harus diseimbangkan dengan laju pembangunan sebagai wadah untuk mengekspresikan sebuah kota yang berperadaban dan mengembalikam karakter kota yang humanis.
Ia mengapreasiasi pelaksanaan Rapat Kerja Komwil III Apeksi yang mengajak seluruh peserta untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang menandai perkembangan Kota Yogyakarta yaitu Taman Sari dan Kotagede.
"Kedua tempat tersebut bukan merupakan tempat tujuan wisata biasa tetapi tempat yang akan menunjukkan bagaimana pendahulu di Jawa membangun kotanya," katanya.
Ia menegaskan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Jawa, salah satunya Kota Yogyakarta tidak terlepas dari keberadaan keraton dengan budaya yang dimilikinya.
Sultan juga mengingatkan agar pemerintah kota meningkatkan kewaspadaan menjelang tahun politik, baik pelaksanaan pilkada pada tahun ini maupun Pemilu 2019.
"Potensi konflik harus bisa segera diatasi dengan membangun ketahanan sosial yang tangguh. Artinya, negara hadir melindungi rakyat agar tetap merasa aman," katanya.
(E013)
