Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Priyo Santoso menilai Dinas Pariwisata tidak memiliki konsep yang jelas tentang pengembangan potensi wisata di wilayah ini.
"Pembangunan pariwisata di Kulon Progo ini, kami mengharapkan kosepnya jelas dari awal, baik itu perencanaan rencana detail teknis (DED) dan pelaksanaannya. Artinya, Dispar mengawal dari awal sampai akhir. Sehingga ketika terjadi keluhan masyarakat, Dispar tahu apa yang dilakukan," kata Priyo Santoso di Kulon Progo, Selasa.
Menurut dia, pengembangan potensi wisata harus jelas konsep perencanaan, konsep pendanaan, dan pelaksanaannya, sehingga akan mendorong terobosan-terobosan yang dilakukan Dispar. Konsep dasar dari sebuah pembangunan adalah perencanaan.
"Kalau konsep perencanaan sudah ada, maka konsep pendanaan harus ditindaklanjuti baik menggunakan anggaran daerah, dan berupaya mengakses pendanaan dari provinsi dan pusat, serta pihak ketiga. Sejauh mana upaya untuk mencapai itu, kami belum melihatnya," katanya.
Priyo mengatakan potensi wisata yang berkembang di Kulon Progo cukup banyak, terutama yang dikembangkan masyarakat. Dispar perlu segera melakukan perencanaan menyeluruh, tapi bukan sekedar perencanaan, melainkan perlu adanya terobosan nyata. Yakni pendanaan untuk mendukung pengembangan wisata yang dikembangkan masyarakat.
"Kami melihat Dispar belum melakukan upaya perencanaan yang menyeluruh pengembangan potensi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat," katanya.
Ia mengaku pesimistis pariwisata di Kabupaten Kulon Progo akan berkembang cepat dan mampu menangkap peluang dengan adanya Bandara New Yogyakarta International Airport karena konsep perencanaan dan pendanaan belum jelas.
"Akses terobosan yang utama adalah pendanaan, apakah dari pusat, provinsi atau kabupaten. Kalau pendanaan dari kabupaten, Dispar harus berani menganggarkannya untuk pengembangan potensi wisata. Tapi, kami belum melihat APBD untuk percepatan pembangunan wisata. Bupati mempunyai komitmen pembangunan infrastruktur diutamakan untuk wilayah pendukung wisata, kenyataannya juga belum. Kalau pariwisata itu dianggap strategis, maka harus menjadi kebijakan daerah dengan meningkatkan anggaran," katanya.
Anggota DPRD Kulon Progo Arismawan menilai Dispar datang mengembangkan potensi wisata yang dikembangkan masyarakat kalau sudah jadi. Tapi pada saat masyarakat berusaha membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya, Dispar tidak memberikan pendampingan.
"Wisata adalah kunci menggerakan ekonomi masyarakat, seharusnya juga menjadi perhatian khusus," katanya. ***1***
Pewarta: Sutarmi
