Yogyakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong segera dilakukan audit terhadap manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyusul pemadaman listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8).
"Kinerja PLN sangat perlu diaudit dan dievaluasi, dan pihak manajemen PLN harus bertanggung jawab atas kerugian dunia usaha dan konsumen PLN secara umum," kata Ketua Umum Hipmi DIY Teddy Ghani Karim di Yogyakarta, Senin.
Menurut Teddy, bagi kalangan dunia usaha termasuk di Yogyakarta, listrik merupakan urat nadi dan jantung bagi berputarnya roda bisnis. Dengan listrik padam secara masal banyak sekali pengusaha yang tidak bisa melayani konsumen dengan baik.
"Kerugian itu antara lain order tidak bisa tepat waktu, tidak bisa berproduksi dan seterusnya, belum lagi perusahaan jasa yang menggunakan teknologi yang semua itu sangat tergantung pada aliran listrik," kata dia.
Menurut dia, saat ini masyarakat konsumen PLN telah mengalami kerugian yang sangat besar, terutama kalangan dunia usaha baik usaha jasa, industri dan perdagangan.
"Hal seperti ini sudah sangat sering terjadi di mana listrik selalu padam tiba-tiba, dan hampir melanda seluruh Nusantara," kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, selain perlu diaudit, Menteri yang terkait dengan kebijakan PLN wajib pula bertanggung jawab. "Menurut kami masyarakat tidak butuh penjelasan tetapi tanggung jawab konkret pihak PLN, jangan hanya bisa secara diam-diam menaikkan tarif dasar listrik," kata Teddy.
Hipmi DIY mendorong audit manajemen PLN
Kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, terpantau kondusif saat listrik padam serentak, Minggu (4/8/2019). ANTARA/Dewa Wiguna/am. (ANTARA/Dewa Wiguna) (.)
