DPRD Kulon Progo meminta DPUPKP kaji pembangunan embung kawasan YIA

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat kajian dan rencana detail teknis pembangunan embung di Kecamatan Temon untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dirinya sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates dan Panjatan) berusaha memecahkan persoalan tata kelola air, supaya tidak menimbulkan banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta.

"Kami mencoba mencari akar persoalan tata kelola air dari hulu yang menjadi penyebab banjir, tertanya di hilir (kawasan Bandara Internasional Yogyakarta) tidak mampu menampung air dengan volume tinggi," katanya.


Menurut dia, alternatif mengatasi masalah banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yakni membangun embung di Kecamatan Temon. Namun demikian, ia mengakui kendala utama dalam pembangunan embung ini, yakni Pemkab Kulon Progo tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan. Sedangkan secara kewenangan menjadi tanggung jawah pemkab.

"Untuk itu, kami meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKP) membuat kajiannya, mulai dari luas lahan yang dibutuhkan hingga anggaran yang dibutuhkan. Ternyata DPUPKP juga belum mendapat materi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang akan mengatasi masalah banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta," katanya.

Akhid berharap kajian pembangunan embung sebagai bahan DPRD Kulon Progo untuk analisa kebutuhan dana pembebasan lahan. Kalau sekiranya Pemkab Kulon Progo mampu membebaskan lahan, tentu dewan akan mendukung pengalokasian anggaran pengadaan tanah itu secepatnya.

Pembangunan embung seperti belum dibutuhkan, tapi setelah bandara beroperasi penuh, infrastruktur harus sudah siap. Saat ini, Pemkab harus menyiapkan infrastruktur, jangan sampai keduluan bandara beroperasi. Hal ini harus betul-betul dipahami semua pihak menjadi skala prioritas.



"Informasi dari DPUPKP, mereka akan membuat proposal ke pemerintah pusat untuk membangunkan embung di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta, mulai dari pembebasan lahan. Kami akan mengawalnya sampai ke kementerian," katanya.

Kepala DPUPKP Kulon Progo Gusdi Hartono mengaku pembangunan embung di Kawasan Bandara Internasional Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya banjir. Di Kecamatan Temon, merupakan kawasan rawan banjir.

"Ke depan, kalau tidak dibangun embung, maka kawasan Bandara Internasional Yogyakarta berpotensi tergenang air saat hujan dengan intensitas tinggi," katanya.