Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Yogyakarta akan mengupayakan data warga miskin penerima manfaat program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dapat masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pemerintah pusat.
“Kami sedang melakukan pendataan rutin untuk pemutakhiran data KSJPS 2021 meski dilakukan dalam keterbatasan karena pandemi. Harapannya, data KSJPS ini bisa masuk dalam DTKS pusat,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, jika data KSJPS dari Kota Yogyakarta bisa dipadukan dengan data DTKS, maka harapannya warga miskin di Kota Yogyakarta bisa mengakses lebih banyak program bantuan dari pemerintah pusat.
Agus mengatakan bahwa belum lama ini pemerintah menghapus data 575 warga dari DTKS dan kemudian menggantinya dengan data 475 warga yang seluruhnya adalah warga miskin Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai KSJPS 2020.
"Saat ini, kami melakukan pendataan untuk calon penerima KSJPS 2021. Petugas sudah dibekali dengan aplikasi berbasis Android untuk membantu pendataan,” katanya.
Ia menambahkan, proses pendataan KSJPS harus dilakukan dengan hati-hati agar data yang nantinya diperoleh benar-benar valid.
“Kami sudah menerima sekitar 4.000 usulan baru untuk didata sebagai calon penerima KSJPS dan kemudian diverifikasi,” katanya, menambahkan, jumlah KJSPS 2020 tercatat 14.359 keluarga yang terdiri atas 45.725 jiwa.
Selama proses pendataan, pemerintah akan melakukan verifikasi awal pada data KSJPS 2020 dan data warga yang diusulkan oleh masyarakat kemudian melakukan uji publik pertama. Masyarakat tetap bisa menyampaikan masukan atau usulan penerima dalam uji publik tersebut.
Petugas selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh data yang sudah masuk untuk kemudian dirangkum berdasarkan parameter pendataan yang sudah ditetapkan. Data hasil verifikasi tersebut kemudian akan melalui uji publik tahap kedua sebelum penetapan data sasaran.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta memprediksi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta akan mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan, sektor jasa pariwisata yang menjadi andalan Yogyakarta cukup parah terdampak pandemi dan kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian warga yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata.
“Hal ini yang menyebabkan angka kemiskinan bisa mengalami kenaikan cukup tinggi,” demikian Agus Tri Haryono.
