Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Sigit Riyanto menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.
"Paradigma undang-undang ini menunjukkan bahwa negara kita diarahkan pada pengelolaan sumber daya ekstraktif," tutur Sigit Riyanto dalam konferensi pers daring, Selasa.
Sigit Riyanto melanjutkan, "Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di negara."
Ia menilai RUU itu menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa.
RUU itu pada saat yang sama disebutnya justru mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.
Penyusunan undang-undang, menurut Sigit Riyanto, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.
Namun, dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, lanjut dia, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.
"Pembuatan undang-undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki seluruh kekurangan yang ada," kata dia.
Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10) menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Dalam rapat itu, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan, yakni Fraksi PAN, dan dua fraksi menyatakan menolak persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Berita Lainnya
Hadapi PHPU di MK, KPU RI tunjuk HICON Law and Policy Strategies
Selasa, 26 Maret 2024 19:18 Wib
FH Universitas Pancasila "joint" dengan 24 mitra magang MBKM
Sabtu, 3 Februari 2024 15:11 Wib
"She-Hulk: Attorney at Law" tayang 17 Agustus
Kamis, 19 Mei 2022 11:45 Wib
"Omnibus law" dan dampaknya
Minggu, 28 November 2021 10:43 Wib
Istana menjelaskan soal koreksi Pasal 46 UU Ciptaker oleh Setneg
Jumat, 23 Oktober 2020 16:46 Wib
Terkait unjuk rasa, polisi imbau hindari kawasan Istana Merdeka
Selasa, 20 Oktober 2020 6:46 Wib
Bertemu Wapres, Ketua Umum PBNU menyerahkan rekomendasi terkait UU Ciptaker
Jumat, 16 Oktober 2020 0:27 Wib
Dewan Pers meminta Kepolisian jelaskan kekerasan oknum pada wartawan
Selasa, 13 Oktober 2020 20:14 Wib