BPJS makin tingkatkan kualitas layanan kesehatan JKN-KIS

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan makin meningkatkan kualitas layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk meningkatkan kesehatan dan kepuasan masyarakat.

"Pertumbuhan peserta JKN-KIS harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta," kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sampai dengan 30 September 2021 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencakup 226,3 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara, survei tahun 2020 menunjukkan bahwa delapan dari 10 peserta JKN-KIS puas dengan layanan BPJS Kesehatan.

David mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan layanan digital di berbagai aspek. Dari sisi layanan kepesertaan, BPJS Kesehatan menyediakan layanan pengurusan administrasi, pemenuhan informasi, dan pengaduan melalui aplikasi Mobile JKN.

Apikasi Mobile JKN telah digunakan oleh lebih dari 14 juta peserta dan terus bertambah.

BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), hingga media sosial resmi BPJS Kesehatan.

"Kami telah menerapkan sistem online di pelayanan kesehatan seperti antrean online di fasilitas kesehatan, display tempat tidur, display tindakan operasi, konsultasi dokter online," tutur David.

Lembaga itu juga memudahkan peserta untuk membayar iuran JKN-KIS antara lain melalui kanal non-tunai melalui autodebit, fasilitas perbankan maupun non perbankan, dan Kader JKN.

Program JKN-KIS merupakan jaminan kesehatan sosial dengan jumlah peserta terbesar di dunia.



Dalam webinar Media Workshop Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan pada Jumat (29/10), pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia Prof Budi Hidayat mengatakan kehadiran Program JKN-KIS membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Ia menuturkan ada korelasi yang nyata antara Program JKN-KIS dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pencegahan kemiskinan akibat sakit.

Akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan status kesehatan juga membaik karena ada kesetaraan hak dalam mengakses layanan kesehatan.

"Pelaksanaan Program JKN-KIS yang berkembang pesat ini bahkan membuat China dan India mulai melirik pola jaminan kesehatan di Indonesia," ujarnya.

Budi mengatakan dengan kondisi saat ini, jika tetap mengikuti tarif pelayanan kesehatan dan iuran yang ditetapkan pemerintah, kondisi surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) diproyeksikan terjaga sampai 2024.

Meski demikian, menurut Budi, untuk menjaga kesinambungan pendanaan finansial Program JKN-KIS jangka panjang, diperlukan setidaknya empat solusi sistemik yang bisa diimplementasikan pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Empat solusi tersebut adalah mengontrol utilisasi abnormal, melakukan rasionalisasi tarif layanan, menetapkan iuran yang ideal, dan mengoptimalkan tata kelola kepesertaan.

Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Muttaqien mengatakan Program JKN-KIS semakin mendekat dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia.

Ia menuturkan diperlukan rencana strategis yang sistematis dan terukur untuk mencapai target terlindunginya 98 persen penduduk Indonesia dalam Program JKN-KIS pada 2024.

"Harapan kami ke depannya bisa dilakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan mekanisme dan kriteria standar,” katanya.

Di samping itu, Muttaqien mengatakan diperlukan optimalisasi pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengendalikan biaya dan menguatkan loyalitas peserta terhadap Program JKN-KIS.