Wamen: Kemenkumham jadi garda terdepan pemenuhan HAM di Indonesia

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM menggelar Konferensi HAM ke-6 atau The 6th Conference on Humas Rights di Yogyakarta.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sharief Hiariej menyampaikan plenary speech sekaligus menutup rangkaian kegiatan konferensi internasional ini.

Konferensi HAM ke-6 dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (26/10/2023).

Wamenkumham menyampaikan tentang bagaimana Kementerian Hukum dan HAM menggariskan optimalisasi peran dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia' dalam Rencana Strategis lima tahun Kementerian Periode 2020-2025.

"Selama lebih dari dua dekade, Kemenkumham telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Kemenkumham bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang tertanam daam UUD 1945 dan berbagai undang-undang nasional, termasuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia," jelas Prof Eddy.

Sebelumnya, Konferensi HAM ke-6 juga diisi dengan Academic Writing Session yang dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham Y Ambeg Paramartha. Academic Writing Session ini digelar untuk memilih artikel terbaik yang akan dipublikasikan dalam Jurnal HAM yang dikelola Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Academic Writing Session ini diikuti 15 penulis dari Indonesia maupun luar negeri, di antaranya dari Australia, Swedia, Filipina, Nepal, Malaysia, Kamboja, dan Taiwan. Mitra bestari atau reviewer dalam Academic Writing Session ini adalah Dr. Elizabeth Rhoads dari the Centre for East and South-East Asian Studies Lund University, Dr. Grace Cheng dari The Center for Human Rights College of Arts and Letters San Diego State University, dan Dr. Al Khanif dari The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration Universitas Jember.

Konferensi Internasional ini adalah bentuk Kerjasama dari Department of Politics and Government, Universitas Gajah Mada; Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2), Universitas Jember; Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC), Universitas Sydney; Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Indonesian Consortium for Religious Study (ICRS); Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada; Indonesia Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFORB); Indonesian Consortium for Human Rights Lecturers (SEPAHAM); Westminter Foundation for Democrary (WFD); Global Campus of Human Rights, Italy; Australian Consulate General in Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Pengamanan dan Intelijen, Krismono, Plh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Topan Sopuan, serta Kepala Divisi Keimigrasian M Yani Firdaus.