Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mulai mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk mengantisipasi bila pihaknya menggugat hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau at the end (pada akhirnya) kami mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kami butuh bukti-bukti," kata Todung Mulya Lubis di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis.
Menurut Todung, sudah banyak dugaan pelanggaran yang terjadi secara terencana, seperti pembagian surat suara di luar jadwal di Taiwan serta simulasi surat suara berisi dua pasangan calon.
"Belum lagi, kita ngomong soal pertemuan kepala desa, kita ngomong soal politisasi bansos (bantuan sosial). Semua itu harus dikumpulkan untuk menjadi bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," jelas Todung.
Dia menambahkan jika TPN Ganjar-Mahfud mengambil langkah untuk menggugat hasil Pemilu 2024 ke MK, maka dokumen yang dipersiapkan harus memiliki banyak data.
"Tetapi kalau kami tidak datang dengan data, bukti lengkap; maka kami justru tidak ada gunanya datang ke sana (MK). The only way come up with data and evidence (Satu-satunya cara adalah datang dengan data dan bukti)," tegas Todung.
Dengan demikian, menurut dia, hakim konstitusi akan lebih hati-hati dalam mengambil pertimbangan.
"Kalau at the end (pada akhirnya) kami mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kami butuh bukti-bukti," kata Todung Mulya Lubis di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis.
Menurut Todung, sudah banyak dugaan pelanggaran yang terjadi secara terencana, seperti pembagian surat suara di luar jadwal di Taiwan serta simulasi surat suara berisi dua pasangan calon.
"Belum lagi, kita ngomong soal pertemuan kepala desa, kita ngomong soal politisasi bansos (bantuan sosial). Semua itu harus dikumpulkan untuk menjadi bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," jelas Todung.
Dia menambahkan jika TPN Ganjar-Mahfud mengambil langkah untuk menggugat hasil Pemilu 2024 ke MK, maka dokumen yang dipersiapkan harus memiliki banyak data.
"Tetapi kalau kami tidak datang dengan data, bukti lengkap; maka kami justru tidak ada gunanya datang ke sana (MK). The only way come up with data and evidence (Satu-satunya cara adalah datang dengan data dan bukti)," tegas Todung.
Dengan demikian, menurut dia, hakim konstitusi akan lebih hati-hati dalam mengambil pertimbangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TPN Ganjar-Mahfud mulai kumpulkan bukti dugaan kecurangan Pemilu 2024
