Purwokerto (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman Prof Slamet Rosyadi menilai penerapan tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara seusai cuti bersama merupakan kebijakan responsif.
"Artinya dengan adanya kondisi seperti ini 'kan memang akan menjadi lebih baik kalau pemerintah memberikan kebijakan WFH kepada mereka yang sedang menuju Jakarta atau tempat bekerja di kota-kota lainnya, apalagi pola kerja WFH sudah kita kenal," kata Prof Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Bahkan, kata dia, WFH menjadi salah satu alternatif pola kerja pegawai tanpa harus kehilangan produktivitas.
Dalam hal ini, lanjut dia, pegawai yang menjalani pola kerja WFH tetap produktif daripada harus memaksakan diri kembali ke Jakarta atau kota-kota lainnya untuk masuk kerja pada hari Selasa (16/4) dan Rabu (17/4) dalam kondisi lelah.
Ia mengatakan jika pegawai yang baru kembali setelah mudik lebaran tersebut dipaksakan bekerja secara WFO justru tidak akan produktif.
"Jadi lebih baik pola WFH itu diterapkan agar lebih produktif, kecuali untuk pelayanan-pelayanan kesehatan atau pelayanan administratif publik secara langsung itu dimungkinkan untuk tetap WFO," tutur Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Oleh karena itu, kata dia, kebijakan pengombinasian WFH dan WFO akan jauh lebih baik jika bisa diperluas tidak hanya untuk ASN, juga bagi pekerja lainnya seperti pegawai badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan sebagainya.
Ia mengatakan jika ada riset yang menunjukkan bahwa pola kerja WFH selain produktif juga meningkatkan kesehatan mental, sehingga mentalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kerja terus-menerus di dalam kantor.
Menurut dia, pegawai yang terus-menerus bekerja di dalam kantor atau menerapkan WFO akan merasa jenuh dengan suasana yang dihadapinya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: Penerapan WFH dan WFO bagi ASN merupakan kebijakan responsif
Berita Lainnya
Ketum PKB: Saya akan bikin kejutan untuk Pilkada Jatim 2024
Selasa, 30 April 2024 19:26 Wib
Tanda transisi pemerintahan mulus, Prabowo intensif mendampingi Presiden Jokowi
Selasa, 30 April 2024 19:21 Wib
STY optimistis timnas Indonesia U-23 tembus Olimpiade Paris 2024
Selasa, 30 April 2024 16:51 Wib
Prabowo harus perhatikan komposisi profesional-parpol
Selasa, 30 April 2024 16:16 Wib
Bawaslu Bantul awasi penggantian pejabat daerah menjelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:01 Wib
Gelombang 1 UTBK SNBT 2024 dimulai, ini yang harus dibawa dan simak tata tertibnya
Selasa, 30 April 2024 15:08 Wib
Tak manpu bayar, caleg Gerindra mengajukan sengketa tanpa pengacara
Selasa, 30 April 2024 13:14 Wib
Petenis Sabalenka bekuk Collins di Madrid Open 2024
Selasa, 30 April 2024 13:12 Wib