Purwokerto (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman Prof Slamet Rosyadi menilai penerapan tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara seusai cuti bersama merupakan kebijakan responsif.
"Artinya dengan adanya kondisi seperti ini 'kan memang akan menjadi lebih baik kalau pemerintah memberikan kebijakan WFH kepada mereka yang sedang menuju Jakarta atau tempat bekerja di kota-kota lainnya, apalagi pola kerja WFH sudah kita kenal," kata Prof Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Bahkan, kata dia, WFH menjadi salah satu alternatif pola kerja pegawai tanpa harus kehilangan produktivitas.
Dalam hal ini, lanjut dia, pegawai yang menjalani pola kerja WFH tetap produktif daripada harus memaksakan diri kembali ke Jakarta atau kota-kota lainnya untuk masuk kerja pada hari Selasa (16/4) dan Rabu (17/4) dalam kondisi lelah.
Ia mengatakan jika pegawai yang baru kembali setelah mudik lebaran tersebut dipaksakan bekerja secara WFO justru tidak akan produktif.
"Jadi lebih baik pola WFH itu diterapkan agar lebih produktif, kecuali untuk pelayanan-pelayanan kesehatan atau pelayanan administratif publik secara langsung itu dimungkinkan untuk tetap WFO," tutur Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Oleh karena itu, kata dia, kebijakan pengombinasian WFH dan WFO akan jauh lebih baik jika bisa diperluas tidak hanya untuk ASN, juga bagi pekerja lainnya seperti pegawai badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan sebagainya.
Ia mengatakan jika ada riset yang menunjukkan bahwa pola kerja WFH selain produktif juga meningkatkan kesehatan mental, sehingga mentalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kerja terus-menerus di dalam kantor.
Menurut dia, pegawai yang terus-menerus bekerja di dalam kantor atau menerapkan WFO akan merasa jenuh dengan suasana yang dihadapinya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: Penerapan WFH dan WFO bagi ASN merupakan kebijakan responsif
Berita Lainnya
Menpora nilai Peparnas 2024 membawa "multiplier effect"
Minggu, 6 Oktober 2024 19:01 Wib
Menpora sebut Peparnas harus berorientasi ke Paralimpiade
Minggu, 6 Oktober 2024 17:02 Wib
KPU Kulon Progo membuka rekrutmen relawan demokrasi tingkatkan partisipasi
Minggu, 6 Oktober 2024 15:30 Wib
Ganeksa Bhumikarta Gunungkidul menembus Divisi 1 Livoli Nasional 2024
Minggu, 6 Oktober 2024 15:23 Wib
Deklarasi Barisan 1912 Muhammadiyah siap menangkan Harda-Danang
Minggu, 6 Oktober 2024 11:16 Wib
Ratusan motor kustom tampil dalam Kustomfest 2024
Minggu, 6 Oktober 2024 0:18 Wib
Bawaslu Kulon Progo meminta KPU benahi Sirekap cegah kegaduhan
Sabtu, 5 Oktober 2024 23:02 Wib
Puluhan Gamers Muda Sleman Meriahkan Kompetisi E-Sport Harda-Danang
Sabtu, 5 Oktober 2024 20:51 Wib