Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta bakal melakukan penapisan atau skrining kesehatan seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan organisasi perangkat daerah setempat untuk mendeteksi penyakit tidak menular yang muncul pascalebaran 2024.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta Waryono di Yogyakarta, Rabu, mengatakan skrining rencananya dilakukan serentak melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Mei 2024.
"Kita periksa semua pegawai yang ada di OPD. Jika ada yang sakit kita rekomendasi untuk penanganan, dan kalau ada yang obesitas kita rekomendasi untuk 'treatment'," kata dia.
Dia menjelaskan setiap Lebaran sering memunculkan sejumlah risiko penyakit tidak menular, seperti hipertensi atau peningkatan tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol akibat banyak mengonsumsi aneka makanan berlemak dan manis, termasuk diare.
"Kami imbau semua pegawai OPD untuk ikut. Kan banyak di OPD-OPD itu pada makan enak saat berlebaran," kata dia.
Penapisan kesehatan pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta bakal melibatkan tim yang terdiri 13 dokter umum dan spesialis, 17 paramedis atau perawat, serta sejumlah tenaga penunjang, termasuk ahli gizi.
Dia mengatakan data hasil skrining masing-masing pegawai nantinya bakal terkoneksi dengan BPJS Kesehatan dan Jogja Smart Service (JSS).
"Kita nanti bisa lihat jumlah pegawai yang sakit-sakitan berapa semua ada di situ," ucap dia.
Melalui upaya itu, dia berharap, seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sekaligus menjadi gambaran angka sehat di "Kota Gudeg" --sebutan Kota Yogyakarta.
"Jadi angka sehat Kota Yogyakarta juga ditentukan angka sehat pegawai di sini," kata Waryono.
Setelah menikmati libur Lebaran, dia mengimbau seluruh pihak di Kota Yogyakarta menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) antara lain dengan kembali mengontrol pola makan.
Ia juga mengimbau masyarakat setempat turut aktif berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan secara mandiri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik dokter keluarga, puskesmas, maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Khusus masyarakat ber-KTP Kota Yogyakarta semua sudah masuk cakupan kesehatan semesta atau UHC (universal health coverage) jadi semua gratis," kata dia.
Berita Lainnya
Polda DIY segel 38 toko minuman keras ilegal
Jumat, 1 November 2024 17:51 Wib
KPU Yogyakarta rampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada
Jumat, 1 November 2024 14:15 Wib
Gerindra DIY siap kawal pengendalian peredaran minuman keras
Jumat, 1 November 2024 7:01 Wib
Pemkot Yogyakarta meminta masyarakat daftarkan naskah kuno
Kamis, 31 Oktober 2024 22:04 Wib
Dinkes Bantul: Masyarakat menggencarkan PSN cegah DBD hadapi musim hujan
Kamis, 31 Oktober 2024 18:40 Wib
Sekolah di Kota Yogyakarta diminta mewaspadai gondongan pada anak
Kamis, 31 Oktober 2024 3:55 Wib
Pemkot Yogyakarta raih penghargaan penurunan stunting kategori sangat baik
Kamis, 31 Oktober 2024 3:52 Wib
Gubernur DIY meminta peredaran minuman beralkohol diawasi hingga RT/RW
Rabu, 30 Oktober 2024 23:26 Wib