Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Polri dan TNI membantu kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dapat dipatuhi.
“Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik militer), ada Kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” kata Presiden Prabowo saat rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/1).
Dalam kunjungan mendadaknya ke Kementerian Pertanian, Presiden langsung menggelar rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat lainnya yang terlibat dalam program swasembada pangan.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso melaporkan ada variasi harga gabah di lapangan, di mana sebagian dijual di atas Rp6.500 sementara yang lain masih di bawah harga tersebut, tergantung kadar air dan kondisi gabah.
“Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Sutarto kepada Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Presiden menegaskan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama.
“Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan," kata Presiden.
Baca juga: Asosiasi Gapoktan Kulon Progo menjamin stok gabah aman hingga lebaran