Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Polri dan TNI membantu kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dapat dipatuhi.
“Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik militer), ada Kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” kata Presiden Prabowo saat rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/1).
Dalam kunjungan mendadaknya ke Kementerian Pertanian, Presiden langsung menggelar rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat lainnya yang terlibat dalam program swasembada pangan.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso melaporkan ada variasi harga gabah di lapangan, di mana sebagian dijual di atas Rp6.500 sementara yang lain masih di bawah harga tersebut, tergantung kadar air dan kondisi gabah.
“Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Sutarto kepada Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Presiden menegaskan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama.
“Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan," kata Presiden.
Baca juga: Asosiasi Gapoktan Kulon Progo menjamin stok gabah aman hingga lebaran
Presiden juga memperingatkan jika ada usaha penggilingan padi yang masih tidak tunduk dengan kebijakan HPP gabah Rp6.500, maka mereka akan ditindak.
"Saya kira banyak penggilingan padi di daerah-daerah, banyak yang sudah menyesuaikan. Tetapi mungkin ada beberapa yang mau coba-coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," kata Presiden.
Presiden pun mengingatkan urusan kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung swasembada pangan, merupakan tanggung jawab semua pihak.
Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha penggilingan padi yang tidak mengikuti aturan harga gabah.
"Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tetapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya kami sudah hitung. Pemerintah sudah hitung. Dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan pemerintah siap untuk mengambil langkah lebih jauh, termasuk membuka dan mengoperasikan penggilingan padi sendiri jika diperlukan.
Baca juga: DP3 Sleman terus meningkatkan keterampilan budi daya padi petani
Sebelumnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga harga gabah kering panen (GKP) guna mendorong petani untuk terus berproduksi, sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Bapanas sudah mengeluarkan kebijakan harga GKP di tingkat petani Rp6.500 per kilogram.
Sepanjang tahun 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani sebagaimana yang dihimpun BPS berada di kisaran Rp6.425 per kilogram (kg). Secara historis, rata-rata harga GKP terendah berada pada April dengan Rp5.686 per kg dan tertinggi pada Februari dengan Rp7.261 per kg.Berkaca dari itu, melalui langkah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg yang dimulai 15 Januari 2025, pemerintah optimis dapat melindungi dan menjaga kesejahteraan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan pembelian gambah Rp5.500 perkg atau di bawah ketentuan harga pembelian gabah (HPP) sebesar Rp6.500 perkg menyebabkan kerugian besar hingga Rp25 triliun, karena terdapat selisih Rp1.000 per kilogram.
Baca juga: Distan Kulon Progo imbau petani tunda jual gabah di bawah HPP
Baca juga: Mentan: Penyerapan gabah maksimal sebagai kunci swasembada
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta penggilingan padi diawasi agar gabah dibeli Rp6.500