Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan fasilitas lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan di diplomatic compound IKN sebelum 2028.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.
Kepala OIKN menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Area diplomatic compound seluas 62,9 hektare yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing, lengkap dengan beragam fasilitas terintegrasi termasuk arena hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan IKN menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.
Pembangunan IKN yang sudah hampir rampung saat ini ialah fasilitas untuk eksekutif atau kementerian dan lembaga, sedangkan fasilitas untuk legislatif dan yudikatif akan segera. Dengan demikian, dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut selesai dikerjakan.
