Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Awal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai salah satu upaya mempertajam prioritas pembangunan daerah ini.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam Forum Konsultasi Publik di Bantul, Selasa, mengatakan, bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Bantul ke depan.
"Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang dialog yang penting untuk menghimpun masukan, pandangan, ide, dan saran dari masyarakat serta para pemangku kepentingan, guna mempertajam prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2027," katanya.
Forum yang diikuti perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, kelompok disabilitas, serta pemangku kepentingan tersebut merupakan tahapan awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel.
Menurut dia, pentingnya forum dalam menentukan arah pembangunan tersebut, karena pada tahun anggaran 2026 terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada efisiensi belanja aparatur.
Dia mengatakan, terlebih Bantul telah berkomitmen menjalankan program-program prioritas seperti program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan (PPBMP), pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan pertanian, dan seragam sekolah gratis.
"Serta terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak," katanya.
Dalam forum tersebut, perangkat daerah memaparkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah, evaluasi, serta rancangan awal tema dan prioritas pembangunan, serta memberi masukan, tanggapan, dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.
Melalui Forum Konsultasi Publik itu, Bupati Bantul berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Meliputi transformasi sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tangguh bencana, serta transformasi sosial dan pelestarian budaya," katanya.
