Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah menganggarkan Rp25 miliar untuk mengaudit bangunan 80 pondok pesantren yang tua dan rawan rubuh.
"Untuk pesantren, baru sekitar 80 (ponpes) yang sedang dalam proses audit," kata Menko Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat.
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren yang bertugas melakukan proses audit tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan mengingat jumlah ponpes di Indonesia sangat banyak, proses audit fisik bangunan ponpes ini akan terbagi beberapa gelombang.
"Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp25 miliaran," kata Dody Hanggodo.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta menggelar "reresik" ponpes sambut Hari Santri Nasional
Bangunan ponpes yang diprioritaskan diaudit memiliki kriteria bangunan yang berumur lebih dari 10 tahun, bangunan dengan lebih dari dua tingkat, dan ponpes yang memiliki lebih dari 1.000 santri.
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren dibentuk untuk mengaudit dan merehabilitasi bangunan ponpes yang rawan ambruk.
Satgas ini bekerja dengan menindaklanjuti laporan yang diterima dan turun langsung mengecek kondisi gedung pesantren.
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Menag mengingatkan semua pihak agar tak mengusik kehidupan pesantren
Rapat menteri tersebut dihadiri Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Baca juga: Komisi XI DPR: Urus IMB sebelum bangun kembali ponpes pakai APBN
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah anggarkan Rp25 miliar audit bangunan 80 ponpes
