Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) RI menyatakan, bahwa pemerintah melakukan percepatan pemulihan sektor pemukiman penduduk pascabencana.
"Kami mendapat arahan langsung dari Kemenko untuk fokus pembangunan kembali perumahan, dan pemukiman terdampak," tegas Deputi Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenkoinfra RI Ronny Ariuly Hutahayan di Posko Darurat Bencana Provinsi Sumut, Jumat.
Salah satu prioritas utama, lanjut Ronny, adalah menyiapkan hunian tetap bagi para pengungsi akibat bencana banjir dan longsor menerjang di tiga provinsi Sumatera.
Pihaknya segera berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.
Namun, ia menekankan, pentingnya memastikan keamanan lokasi di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
"Kami meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera memetakan wilayah dan mengusulkan lahan," ungkap Ronny usai rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara terutama pada sarana prasarana dan pemukiman warga yang terdampak banjir dan longsor di Posko Darurat Bencana Provinsi Sumut.
Lahan tersebut, harus melalui kajian risiko bencana yang ketat agar pembangunan pemukiman baru nantinya tidak berada di zona bahaya, dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, tegas Ronny.
Data Kementerian Dalam Negeri menyatakan, sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatera terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November dan awal Desember 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Kamis (18/12), menyebut, korban meninggal akibat banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera tersebut sebanyak 1.068 jiwa, masih dinyatakan hilang 190 jiwa, dan pengungsi 538.185 kepala keluarga.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya mengungkapkan, bencana hidrometeorologi telah memberikan dampak luas bagi 18 kabupaten/kota di Sumut.
"Dari jumlah itu, ada enam wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Langkat," ucap Surya.
Wagub menjelaskan, bencana ini menimbulkan korban sebanyak 369 orang meninggal dunia, 926 orang mengalami luka-luka, 71 orang masih hilang, dan jumlah pengungsi 4.477 kepala keluarga.
Untuk kerusakan infrastruktur sebanyak 25 ruas jalan provinsi dengan 117 titik longsor, enam unit jembatan rusak total, dan kerugian diperkirakan mencapai Rp880,65 miliar.
Ia mengungkapkan, kerusakan masif menyentuh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga perumahan rakyat dengan total estimasi kerugian sekitar Rp18,37 triliun.
"Posko darurat telah didirikan sejak 27 November, sehari setelah bencana. Berdasarkan Keputusan Gubernur, masa tanggap darurat ini akan berakhir pada 24 Desember mendatang," jelas Surya.
