Baca juga: Mendagri bahas percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera
Fokus pemerintah pada percepatan pembangunan hunian layak bagi warga yang masih berada di pengungsian adalah prioritas yang tepat.
Hunian bukan hanya soal atap dan dinding, melainkan fondasi bagi pemulihan martabat dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Skema kompensasi untuk rumah rusak ringan dan sedang juga mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel, memberi ruang bagi warga untuk membangun kembali sesuai konteks lokal.
Namun, kebijakan ini perlu dikawal dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan partisipatif agar tidak berubah menjadi sekadar distribusi dana yang rawan salah sasaran atau diselewengkan.
Di sinilah peran posko induk sebagai pusat komunikasi publik menjadi sangat strategis.
Pernyataan bahwa posko akan menjadi kanal utama informasi kemajuan kerja pemerintah, dengan melibatkan media nasional dan lokal serta optimalisasi media sosial, membuka peluang baru dalam tata kelola bencana yang lebih transparan.
Komunikasi publik tidak boleh dipahami sebagai aktivitas kosmetik atau sekadar pelaporan seremonial, tapi harus menjadi ruang dialog dua arah, di mana suara warga terdampak, relawan, dan pemerintah daerah dapat didengar dan direspons secara cepat.
Transparansi progres, kendala, dan perubahan rencana justru akan memperkuat kepercayaan publik, bukan melemahkannya.
Laboratorium Kebijakan
Ke depan, posko induk di Aceh seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pusat komando sementara, tetapi sebagai laboratorium kebijakan pemulihan pascabencana yang lebih adaptif.
Pengalaman ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan protokol nasional baru dalam rehabilitasi dan rekonstruksi lintas provinsi, termasuk standar koordinasi, pembiayaan, dan komunikasi publik.
Dengan demikian, setiap bencana besar tidak selalu direspons dengan pendekatan ad hoc, melainkan dengan kerangka kerja yang telah teruji dan terus diperbaiki.
Aspek lain yang kerap luput adalah pemulihan sosial ekonomi jangka menengah dan panjang. Pembangunan hunian penting, tetapi tanpa pemulihan mata pencaharian, risiko kemiskinan struktural akan meningkat di wilayah terdampak.
Baca juga: Kemenkes fokus memulihkan layanan kesehatan pascabencana Sumatera
