Jakarta (ANTARA) - Analis Intelijen, Keamanan, dan Pertahanan Ngasiman Djoyonogero menilai bahwa aspek kultural menjadi aspek yang paling relevan dalam upaya reformasi Polri.
"Terkait dengan reformasi, aspek reformasi kultural yang relevan. Kalau aspek struktural, sudah oke. Kalau reformasi Polri diarahkan pada pembahasan tarik menarik antara di bawah Presiden atau kementerian, menurut saya tidak relevan,” katanya dalam diskusi publik bertajuk Menguatkan Reformasi Polri Guna Mendukung Agenda Nasional, dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Simon, panggilan akrabnya, menilai bahwa kehadiran Polri di masa depan harus berperan aktif dalam membangun masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal institusi.
Maka dari itu, menurutnya, penting bagi Polri untuk memahami kebutuhan, karakter, serta dinamika sosial masyarakat agar fungsi pelayanan dan perlindungan dapat berjalan secara optimal.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Indonesia RISK Centre Julius Ibrani menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum, bukan semata pendekatan penghukuman.
Ia pun mendorong reformasi kultural Polri menggunakan pola interaksi yang lebih dialogis dengan masyarakat, mengedepankan mediasi, restorative justice (keadilan restoratif), serta penyelesaian masalah berbasis keadilan sosial.
Ia juga mengatakan bahwa reformasi kultural Polri bukan proses instan, melainkan kerja jangka panjang dalam membangun watak dan karakter institusi.
Namun demikian, arah perubahan yang terjadi menunjukkan optimisme, yakni pergeseran dari kultur kekuasaan menuju kultur pengabdian, dari dominasi menuju dialog, serta dari otoritas menuju legitimasi sosial.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Analis nilai aspek kultural jadi paling relevan dalam reformasi Polri
