Istana: Pemerintah bentuk tim kaji keterhubungan kampus-dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah membentuk tim untuk mengkaji keterhubungan antara dunia kampus dengan dunia kerja sehingga lulusan dari universitas dapat langsung terserap oleh penyedia kerja.

Prasetyo menjelaskan pembentukan tim itu merupakan salah satu wujud keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada komunitas civitas akademika.

"Kami sedang diminta untuk melakukan telaah terhadap kondisi seluruh universitas kita. Ini kan keberpihakan ini terjemahannya banyak, misalnya mengenai jumlah universitas kita, mengenai kelanjutan dari hasil lulusan universitas-universitas kita supaya ketika lulus ini sinkron dengan keterbukaan atau ketersediaan lapangan pekerjaan," kata Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, setelah acara Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026.

Pras melanjutkan pembentukan tim itu juga telah dilaporkan oleh beberapa menteri kepada Presiden dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan 1.200 guru besar bidang sosial humaniora (soshum), dekan-dekan, dan rektor-rektor dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia hari ini.

"Ini bagian yang tadi kami sampaikan bahwa ini kami sedang membentuk tim dengan dipimpin oleh Mendiktisaintek (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) yang bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lain, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian supaya semuanya menjadi satu kesatuan, sebuah grand design ekosistem yang memang berasal dari pendidikan, tetapi ujungnya setelah lulus kan tentunya harus bisa mengawaki beberapa program prioritas pemerintah, dan terutama menggerakkan ekonomi kita," ujar Pras.

Dalam kesempatan terpisah, sebelum pertemuan berlangsung, Pras menjelaskan pemerintah juga mengkaji strategi meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus dalam waktu yang sama, biaya yang dibebankan kepada mahasiswa juga dapat dikurangi.

"Kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya melalui pendidikan di tingkat universitas, sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas, dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa," kata Prasetyo Hadi.

Di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo beraudiensi dengan 1.200 guru besar bidang sosial dan humaniora (soshum), dekan-dekan, rektor serta pimpinan perguruan tinggi.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan taklimatnya untuk para pimpinan perguruan tinggi, kemudian juga mengumumkan penambahan besaran pagu dana riset hingga Rp4 triliun atau 50 persen dari angka semula Rp8 triliun sehingga total pagu pada tahun 2026 mencapai Rp12 triliun.

Terkait tambahan dana riset itu, Prasetyo menyatakan kebijakan tersebut berlaku pada tahun 2026. "Tahun ini (berlaku, red.). Jadi diminta untuk ya masuk di tahun anggaran 2026," kata Prasetyo.