Kulon Progo (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak segera menangani Jembatan Sebantung di Padukan Kalijeruk, Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Kalibawang, yang berongga dengan ke dalaman satu meter dengan lebar empat meter.
Anggota DPRD Kulon Progo Suradi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan jembatan ini sangat strategis dan vital untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah utara karena mengairi lahan sawah seluas 4000 hektare
"Hari ini, kami meninjau Jembatan Sebantung di Padukuhan Kalijeruk, kondisi pondasi jembatan angat mengkhawatirkan. Di pondasi Jembatan Sebantung ada rongga sedalam satu meter dan lebar empat meter," kata Suradi di sela-sela saat meninjau Jembatan Sebantung.
Untuk itu, ia berharap Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) untuk segera menangani masalah jembatan ini. Untuk sementara ditangani secara darurat, yaitu dengan penutupan menggunakan batu-batu, sehingga pondisi tetap kokoh.
"Kami berharap BBWSSO segera melakukan perbaikan supaya kerusakan tidak semakin parah dan mengancam gagal tanaman petani," katanya.
Selanjutnya, Tokoh masyarakat Kalijeruk, Bajarasri, Antonius Sugiarto mengatakan Jembatan Sebantung sangat vital bagi masyarakat dan petani di wilayah itu. Untuk itu, ia berharap BBWSSO segera memperbaikinya.
"Jebatan Sebantung menjadi penopang utama pengairan lahan sawah petani di Kalibawang. Kami sangat bergarap jembatan ini segera diperbaiki," harap anggota Fraksi Amanat Persatuan Perubahan ini.
Dalam kunjungan kerja lapangan ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Kartono (Fraksi PKB), anggota Angga ( Fraksi Amanat Persatuan Perubahan) dan Dewi (Fraksi PDIP).
Sementara itu, Direksi Teknis BBWSSO Kalibawang Hendri mengatakan kemarin sudah pernah cek. Dengan adanua peninjauan lapangan dari DPRD Kulon Progo dan usulan anggpya dewan, dimungkinkan diperbaiki untuk sementara darurat dulu.
"Penanganan darurat dari operasi dan pemeliharaan, dari Balai Besar juga ada. hanya paketnya beda. Jadi untuk darurat dulu. Tapi yang jelas ini untuk penanganan kita usulkan tahun depan," kata Hendri.
