Menko PM: Pemutakhiran data PBI perkuat akurasi bantuan tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) menjadi momentum penting bagi penguatan kualitas layanan BPJS Kesehatan sekaligus langkah strategis memastikan bantuan tepat sasaran.

"Hari ini kita melakukan pemutakhiran data PBI-JKN dimana ini menjadi momentum untuk para direksi baru sehingga kerjaan rutin dalam pemutakhiran data PBI-JKN ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.

Ia meminta agar masyarakat miskin tidak perlu takut berobat.

Menurut dia, proses pemutakhiran data justru untuk memastikan bahwa penerima bantuan iuran benar-benar tepat sasaran dan sistem jaminan kesehatan nasional berjalan semakin baik.

Pemutakhiran data dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BPJS Kesehatan.

Dinamika sosial-ekonomi yang cepat menuntut pembaruan data secara berkala agar kebijakan subsidi kesehatan tetap akurat dan adil.

Menko Muhaimin Iskandar menekankan bahwa proses penonaktifan bukanlah penghapusan hak, melainkan masa transisi bagi masyarakat yang telah dinilai mampu agar bersiap menjadi peserta mandiri.

"Untuk disampaikan saja kepada seluruh masyarakat penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi dimana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap tidak berhak menerima PBI, intinya itu transisinya," katanya.

Pemerintah juga memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan rumah sakit tetap berjalan. Mekanisme pembiayaan sedang diperkuat agar tidak terjadi penolakan layanan kepada peserta selama masa transisi.

Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan surat edaran atau keputusan bersama yang mengatur masa sosialisasi dua hingga tiga bulan sebelum perubahan status diberlakukan secara efektif.

"Kami sedang menyusun satu surat edaran bersama atau surat keputusan nanti dimana perubahan atau penonaktifan itu berlaku dua atau tiga bulan setelah ditetapkan," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos menambahkan bahwa dari lebih 11 juta data yang dimutakhirkan, sekitar 106 ribu peserta telah otomatis aktif kembali.

Sisanya saat ini dalam proses ground checking bersama BPS, pendamping sosial, dan pemda selama dua bulan ke depan.

Hasilnya akan menjadi dasar penetapan keputusan peserta tetap menerima PBI atau beralih menjadi peserta mandiri sesuai kondisi sosial-ekonominya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin: Pemutakhiran data PBI perkuat akurasi bantuan tepat sasaran

Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026