Menko PM: Harus ada orientasi sebelum santri masuk pesantren

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harus ada orientasi bagi para santri sebelum mereka menjalani pendidikan di pesantren.

"Para anak santri sebelum memulai pesantren harus mendapatkan orientasi hak-haknya sehingga tidak bisa dimanipulasi," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, santri juga harus mendapatkan edukasi mengenai tanda bahaya maupun batasan fisik untuk mencegah tindakan manipulasi orang dewasa kepada mereka.

"Saya minta pada pemerintah daerah membangun ekosistem sosialisasi kepada seluruh anak didik. Problem terjadinya ini (kekerasan seksual) karena ketidaksadaran akan hak-hak pribadinya. Mereka awam terhadap haknya, mereka awam terhadap hakikat akan dirinya menjalani pendidikan," kata Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, terjadi dugaan pencabulan terhadap sedikitnya 50 santriwati oleh pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Para korban umumnya masih duduk di bangku SMP kelas VII hingga IX.

Sebagian dari mereka adalah anak yatim piatu ataupun anak dari keluarga miskin yang menggantungkan pendidikan gratis di pesantren tersebut.

Polresta Pati menetapkan pelaku berinisial AS sebagai tersangka.

Namun, AS beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Penyidik kemudian melakukan pengejaran tersangka yang diduga melarikan diri dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat dan Jakarta.

Penyidik akhirnya berhasil mengamankan tersangka di Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis (7/5).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PM: Harus ada orientasi sebelum santri masuk pesantren

Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026