Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan Indonesia perlu mempersiapkan ketahanan nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global saat ini.
Khairul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin menjelaskan eskalasi di Timur Tengah saat ini akan berimbas pada disrupsi rantai pasok energi dan lonjakan harga minyak global.
Hal itu akan memukul stabilitas ekonomi domestik di Indonesia dan ketahanan nasional yang berlapis dan holistik perlu disiapkan sejak meletusnya perang Iran-Israel pada Sabtu (28/2).
"Persiapan Indonesia harus berlandaskan pada konsep Ketahanan Nasional yang berlapis dan holistik. Secara militer, kita membutuhkan strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang solid untuk mencegah kekuatan asing beroperasi dengan leluasa di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan laut teritorial kita," ujarnya.
Berdasarkan posisi silang geografis Indonesia, Khairul menjelaskan kerentanan strategis sangat dimungkinkan sehingga strategi A2/AD akan menjadi kebutuhan untuk menghadapi skenario perang global saat ini di wilayah perairan.
Indonesia saat ini, ujar dia, belum memiliki kemampuan penangkalan maritim yang kuat, termasuk risiko pelanggaran oleh kapal-kapal perang negara yang berkonflik, dan terjadinya penentuan wilayah proksi di kawasan kedaulatan perairan Indonesia.
"Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah urat nadi perdagangan dan jalur logistik militer dunia," katanya.
Lebih lanjut, Khairul juga menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung kepada militer saja. Ancaman rantai pasok energi yang menurun diperlukan pembangunan infrastruktur kritis berupa jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, dan data pemerintahan harus dilindungi dengan arsitektur pertahanan siber mutakhir.
"Perang modern dipastikan akan didahului oleh serangan siber yang menargetkan kelumpuhan fasilitas vital sebelum peluru pertama ditembakkan," ungkapnya.
Selain itu, Khairul menilai Indonesia perlu merevitalisasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat (Sishankamrata). Upaya itu bukan sekadar mobilisasi angkatan senjata, melainkan pembangunan ketahanan atau resiliensi sipil untuk bertahan dan beradaptasi.
"Konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) menurut saya juga perlu direvitalisasi. Bukan sekadar untuk mobilisasi angkat senjata, melainkan untuk membangun resiliensi sipil atau kemampuan masyarakat dan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari krisis logistik dan informasi akibat perang global," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: RI harus siapkan ketahanan nasional di tengah konflik global
