Istanbul (ANTARA) - Iran tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang mewajibkan negara-negara membayar biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz yang strategis, lapor media Iran, Kamis.
Menurut kantor berita semi-resmi ISNA, rancangan tersebut mengusulkan pengenaan tarif bagi kapal yang menggunakan jalur laut vital tersebut, yang merupakan salah satu rute terpenting bagi pasokan energi global.
Seorang anggota parlemen di Teheran mengatakan usulan itu bertujuan mewajibkan pembayaran dan pajak kepada Iran jika selat tersebut digunakan sebagai “jalur aman” untuk pelayaran, transportasi energi, dan rantai pasok pangan.
Ia menyatakan bahwa negara-negara yang memperoleh manfaat dari keamanan pelayaran di selat itu “harus membayar biaya dan pajak kepada Iran.”
Baca juga: 1,67 juta ton minyak tujuan India tertahan di Selat Hormuz
Baca juga: Trump: AS tak butuh lagi bantuan NATO untuk amankan Selat Hormuz
Usulan ini mencuat di tengah meningkatnya eskalasi kawasan sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Iran membalas dengan serangan drone dan rudal di berbagai wilayah kawasan serta secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak yang biasanya menangani sekitar 20 juta barel per hari dan sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair global, yang pada akhirnya mengguncang pasar energi dunia.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Iran kaji pungutan untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz
