Arah pendidikan harus dorong peningkatan kualitas SDM

Minggu, 3 Mei 2026 10:21 WIB

Ilustrasi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta Pusat pada Rabu (11/3/2026) menggelar Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) sebagai upaya memperkuat kompetensi guru dalam menghadirkan pembelajaran Bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen/aa.

Makassar (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Hadawiah Harita mengatakan pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

"Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang kuat, mulai dari lingkungan keluarga hingga jalur formal," ujar Hadawiah di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, masyarakat yang cerdas lahir dari pendidikan berkualitas, bukan dari pemberian previlage atau perlakuan istimewa kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi di dunia pendidikan maupun dunia kerja.

Pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ia juga menyoroti minimnya ruang bagi akademisi dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan negara. Bahkan kritik yang disampaikan kerap disalahartikan sebagai bentuk kebencian, bukan masukan konstruktif.

Selain itu persoalan kesejahteraan tenaga pendidik turut menjadi perhatian. Ia menilai guru honorer masih belum mendapatkan hak yang layak, sementara kebijakan yang berpotensi membatasi peran guru non-ASN pada 2027 dapat menimbulkan kekhawatiran.

Ia menilai kebijakan penutupan program studi yang dianggap tidak sesuai kebutuhan industri perlu dikaji ulang. Pasalnya, berbagai sektor industri masih membutuhkan SDM dari beragam disiplin ilmu.

Hal senada dikemukakan Akademisi dari Universitas Hasanuddin Dr Nuvida Raf yang berharap pemerintah dapat menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama.

Ia mengungkapkan keprihatinan atas kondisi saat ini dimana peran akademisi dinilai semakin terpinggirkan. Sumbangan pemikiran dari kalangan kampus disebut kurang mendapat ruang dalam pengambilan kebijakan negara.