Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyebut sejumlah kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah revolusioner. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional, mempersempit ketimpangan, dan menjadi model pendidikan inklusif bagi negara berkembang di abad ke-21.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan utama dalam pendidikan, di antaranya ketimpangan akses, rendahnya kualitas pendidikan, serta kurangnya dukungan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak berbakat.
“Kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah gizi buruk, yang selama ini menjadi akar dari rendahnya prestasi belajar," kata Philips kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Program Sekolah Rakyat, lanjutnya, juga memberikan tempat tinggal dan makanan yang layak bagi anak-anak miskin, sehingga mereka bisa belajar dengan tenang. Sementara Sekolah Unggulan Garuda dirancang untuk memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu memberikan ruang bagi anak-anak berbakat yang selama ini terabaikan,
Baca juga: Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia
Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo lainnya juga fokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
“Pemerintah memberikan perhatian besar kepada para guru dan dosen, mulai dari peningkatan tunjangan guru, pengaturan transfer langsung tunjangan guru ke rekening mereka, hingga bantuan pendidikan bagi guru untuk menyelesaikan pendidikan D4 dan S1. Bahkan, guru honorer yang selama ini terabaikan kini menerima bantuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tambah Philips.
Philips juga menekankan modernisasi menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan layar pintar di sekolah-sekolah, lengkap dengan materi pembelajaran digital. Selain itu, perbaikan menyeluruh untuk sekolah-sekolah yang rusak di seluruh Indonesia juga menjadi fokus utama. Tahun ini, sebanyak 10.441 sekolah ditargetkan untuk selesai direnovasi.
Baca juga: Menag: Pendidikan keagamaan jadi penjaga moral di era kemajuan teknologi
Baca juga: Bantul menampilkan karya guru dan siswa TK dan SD melalui "School Expo"
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PCO sebut kebijakan pendidikan Presiden revolusioner
