#BPHTB

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat bersama DPRD segera menyusun dan membahas lebih dini APBD Perubahan 2021 ...

Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mendesak pemerintah daerah membuat aplikasi mitigasi pendapatan asli daerah, sehingga potensi dibangun dalam sistem ...

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberlakukan nomor transaksi penerimaan daerah dalam setiap pelayanan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saat transaksi ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menetapkan 11 rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah 2021, lebih banyak dibanding ...

Realisasi seluruh10 jenis pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2020 melampaui target yang ditetapkan denganmencapai 122,17 persen atau Rp345,5 miliar dari target Rp282,8 ...

Nilai pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Yogyakarta semakin ringan setelah DPRD Kota Yogyakarta menetapkan perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bea Perolehan Hak Atas ...

Panitia Khusus Raperda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas waris dan hibah digratiskan atau tidak dikenai ...

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengkaji permohonan dispensasi atau keringanan pembayaran pajak bumi Bandara Internasional Yogyakarta yang diajukan PT Angkasa Pura I ...

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memberikan keringanan pembayaran tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk hibah waris dan hibah wasiat guna ...

Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang mulai diberlakukan ...