#KANTOR HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap menjadi percontohan pelayanan pencetakan Sertifikat Apostille sebagai upaya memangkas birokrasi legalisasi dokumen ...

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan pemahaman hukum para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi ini untuk mendukung pengembangan bisnis usaha mereka. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak para peneliti dan inventor melindungi hasil penelitian dan temuannya dengan mendaftarkan paten. "Paten ini ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat di provinsi ini mengakses layanan apostille untuk memangkas birokrasi legalisasi dokumen publik. ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto menekankan pentingnya kolaborasi kekayaan intelektual (KI) untuk pengembangan daya tarik wisata. ...

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Diskusi Publik Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum ...

Rupbasan Kelas II Wates yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyaraktan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Sosialisasi Program Unggulan Rupbasan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berkoordinasi dengan Kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yogyakarta. Koordinasi dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi ...

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta menunda keberangkatan 93 pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga non-prosedural untuk berangkat ke luar negeri sebagai komitmen ...

Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon ...