#PELAYANAN PUBLIK

Bagi sebagian masyarakat, mengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayar, komponen apa saja yang dikenakan, hingga cara ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini ...

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchammad Zaenuri mengatakan wacana kenaikan hak keuangan penyelenggara pemerintahan daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meresmikan ruas Jalan Kasihan-Bangunjiwo sepanjang 3,02 kilometer sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas, ...

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan ( PBB-P2) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan jatuh tempo 30 Juni 2026 sudah mencapai Rp79 miliar dari ...

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membongkar dugaan fraudatau kecurangandi lingkungan PT Pos ...

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk mendorong dan menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa aspek krusial dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang memerlukan perhatian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan ...

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan sistem dan regulasi, tetapi juga perubahan budaya ...

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) diarahkan untuk memperluas fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas ...