#PENGAWASAN PLATFORM DIGITAL

Kumpulan berita pengawasan platform digital, ditemukan 137 berita.

Meta dan Google diperiksa Kemkomdigi soal dugaan pelanggaran PP Tunas

Perusahaan platform digital Meta dan Google memenuhi panggilan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 ...

Meta minta perpanjangan waktu untuk bahas PP Tunas dengan Kementerian Komdigi

Kepala Kebijakan Publik, Indonesia dan Filipina Meta Berni Moestafa mengatakan telah meminta persetujuan perpanjangan waktu untuk bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait rencana ...

Kementerian Komdigi melayangkan surat panggilan kedua kepada Meta dan Google

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan surat panggilan kedua kepadaMeta dan Google karena keduanyabelum memenuhi panggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan ...

Pemerhati Anak dukung pemanggilan Meta-Google yang tak patuh PP Tunas

Pemerhati anak Nahar mendukung upaya pemerintah yang tegas memanggil pihak Meta dan Google sebagai imbas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan ...

Kemensos membatasi penggunaan ponsel di Sekolah Rakyat sesuai PP Tunas

Kementerian Sosial (Kemensos) memperketat penerapan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa di lingkungan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

Saat pengawasan notaris di DIY beralih ke sistem digital

Selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang properti, Irene (56), warga Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak pernah benar-benar mencari notaris sendiri. Ia lebih sering mengikuti ...

Wihaji ajak orang tua hadir di kehidupan digital anak dukung PP Tunas

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN,Wihaji mengajak orang tua untuk hadir di kehidupan digital anak dalam rangka mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 17 ...

MUI minta orang tua memperkuat literasi digital seiring PP Tunas berlaku

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para orang tua untuk meningkatkan literasi digital serta pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial seiring dengan mulai pembelakuan peraturan ...

PWNU DIY: Pembatasan medsos penting lindungi anak dari dampak negatif

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KH Ahmad Zuhdi Muhdlor menilai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun penting ...

PP 'Aisyiyah mendukung aturan pembatasan medsos bagi anak

Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang membatasi ...