Dua puluh tujuh tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk menguji relevansi sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lahir dari semangat ...
Ombudsman RI menegaskan kesiapanuntuk mengawal secara penuh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. "Ada tiga tahapan yang diawasi oleh Ombudsman mulai dari ...
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakanpengisian tenaga pendidik (tendik) untuk Sekolah Rakyat ...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan bahwa kemampuan mendeteksi kesehatan mental anak harus dikuasai para orang tua, keluarga terdekat, dan juga ...
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menjelang Konderensi Perburuhan Internasional (ILC) Ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, awal ...
Kementerian Pariwisata menyatakan akan memperketat pengawasan akomodasi yang menawarkan layanan kepada wisatawan melalui media sosial. "Ini akan menjadi isu ke depannya karena itu tidak ...
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya risiko perundungan siber, predator digital, dan penyalahgunaan internet ...
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan revisi Undang-Undang HAMmemperluas definisi diskriminasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dalam akses pekerjaan, layanan publik, dan ...
Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan memperkuat tanggung jawab korporasi, termasuk perusahaan teknologi global, dalam penerapan prinsip ...
Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk dilupakan (right to be forgotten) menjadi instrumen penting dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi warga dari dampak jejak digital ...