Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan validasi data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), karena diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Camat Lendah, Sumiran di Kulon Progo, Senin, mengatakan kasus penerima BLSM tidak tepat sasaran tersebut terjadi di enam desa di Kecamatan Lendah.

"Jumlah penerima BLSM, itu penerima raskin. Padahal, penerima raskin di Lendah banyak tidak tepat sasaran. Maka kami dari pemerintah kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penerima ke lapangan dan mengganti penerima dengan warga yang benar-benar tidak mampu," tutur Sumiran.

Ia mengatakan total penerima BLSM di Kecamatan Lendah sebanyak 4.300 kepala keluarga (KK). Berdasarkan verifikasi dilapangan di Desa Gulureho, Bumirejo, dan Jatireko, petugas menemukan setidaknya 395 calon penerima BLSM tergolong orang yang mampu dibandingkan dengan warga yang lainnya.

Sumiran mengatakan dari tiga desa tersebut yakni Desa Gulurejo sebanyak 179 KK, Bumirejo 134 KK dan Jatirejo 103 KK.

"Kami masih masih akan terus melakukan verifikasi dan validasi penerima BLSM di tiga desa lainnya yakni Ngentakrejo, Gulurejo dan Sidoarjo," ucapnya.

Ia mengemukakan, pencairan BLSM bagi penerima yang tidak tepat sasaran akan dibekukan terlebih dulu. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi yang bersangkutan ditahan terlebih dulu di kantor pos. Selanjutnya akan diterbitkan KPS baru bagi penerima pengganti yang benar-benar warga tak mampu.

"Karena kartunya sudah tercetak, kami usulkan dulu penggantinya dan kami tunggu kartu yang baru untuk yang kami usulkan diganti. Yang pasti yang sudah tercetak tidak tersalurkan ke yang orang mampu," ujarnya.

Terkait mekanisme penggantian penerima BLSM, kata dia, dilakukan melalui mekanisme rembug desa yang langsung dilakukan saat tim kecamatan melakukan verifikasi ke desa-desa. Direncanakan, verifikasi dan rembug desa untuk proses penggantian penerima BLSM yang tak tepat sasaran selesai dilakukan Selasa (2/7).

"Hingga saat ini, kami tidak mendapat aduan dari masyarakat. Kalau ada yang mengadu, kami siap melayani karena kami juga memverifikasi langsung ke rumah baik yang diganti maupun penggantinya. Tim langsung survei verifikasi ke lapangan, jadi kami jamin penggantinya sudah tepat," tukasnya.

Sementara Kepala Desa Tuksana, Panut mengatakan pihaknya berharap, BLSM jangan dibagikan terbelih dahulu kepada masyarakat sebelum dilakukan validasi penerima bantuan.

Sebab, kata Panut, jika BLSM tetap dipaksanakan dibagikan kepada masyarakat, ketua RT dan kepala dusun akan menjadi sasaran amukan warga yang kurang terima.

"Padahal, ketua RT dan kadus tidak tahu menahu soal penerima BLSM. Penerima BLSM ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan dari usulan warga," kata dia.

(KR-STR)