Jogja (Antara Jogja) - Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program proangkutan umum dengan menghambat penggunaan kendaraan pribadi untuk mengantisipasi potensi melonjaknya tingkat kemacetan di Yogyakarta.

"Upaya proangkutan umum saat ini perlu segera dilakukan pemerintah karena penggunaan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat terus mengalami peningkatan," kata peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Lilik Wachid Budi Susilo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, upaya meningkatkan animo masyarakat menggunakan angkutan umum dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa hambatan penggunaan kendaraan pribadi. Misalnya, dengan menerapkan pemungutan biaya kemacetan bagi pengguna kendaraan pribadi saat memasuki kawasan kota.

Upaya lain juga dapat dilakukan dengan mewajibkan pengguna kendaraan pribadi memarkir kendaraannya di perbatasan kota, tentu dengan menyediakan kantong parkir khusus atau halte "park and ride" (parkir dan melaju) atau dengan mencanangkan parkir dengan tarif progresif.

Menurut Lilik, keengganan masyarakat beralih menggunakan angkutan umum disebabkan mereka masih merasa nyaman menggunakan kendaraan sendiri, sehingga diperlukan upaya-upaya yang menghambat.

Di sisi lain, kata dia, pelayanan angkutan umum juga perlu ditingkatkan disertai dengan pemberian insentif bagi masyarakat, misalnya dengan memberikan diskon bagi pelajar atau mahasiswa.

"Perbaikan kondisi angkutan serta ketepatan waktu tempuh juga perlu dipastikan," katanya.

Jumlah angkutan umum, menurut dia, sulit mengalahkan pertumbuhan kendaraan pribadi, disebabkan menjamurnya produk kendaraan pribadi di pasaran dijual dengan harga yang relatif murah.

Data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) DIY mencatat laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Yogyakarta berkisar antara 14 hingga 15 persen per tahun.

Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Widijantoro mengatakan tingkat kemacetan yang tidak segera diantisipasi oleh pemerintah cepat atau lambat akan ikut memengaruhi tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat.

Penurunan produktivitas perekonomian masyarakat dapat terjadi, misalnya berkaitan dengan jasa biro perjalanan wisata.

"Misalnya jasa biro perjalanan yang menargetkan dapat menjangkau sejumlah destinasi wisata, akhirnya harus mengurangi (destinasi wisata) karena macet," kata dia.

(L007)