Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Institut Pertanian Yogyakarta Purwadi menyebut pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan agar pembangunan kelapa sawit dan industrinya di Indonesia mampu memiliki daya saing dalam jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat pembukaan Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022 di Yogyakarta, Selasa.
"Sawit adalah sumber kemakmuran bangsa, sumber pangan, dan energi terbarukan bagi dunia. Makanya, sawit harus terus tumbuh dan berkembang sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang kondusif sesuai kebutuhan," kata Purwadi.
Menurut dia, intervensi dari pemerintah sebagai "governance" dipercaya dapat memperbaiki kegagalan pasar, khususnya terkait daya tawar, informasi, insentif, stabilitas harga, keadilan distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok.
Selain itu, intervensi dari pemerintah yang dibutuhkan adalah untuk infrastruktur pendukung seperti pasar, jalan, dan jembatan. "Juga dibutuhkan subsidi bibit dan sarana produksinya," katanya yang menyebut kelapa sawit memiliki peran besar dalam perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Sedangkan untuk pengembangan industri, Purwadi menyebut, dibutuhkan setidaknya lima aspek yaitu kebijakan nasional, regional dan lokal, kebijakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan inovasi, riset dan pengembangan, kebijakan investasi dan bisnis, serta kebijakan menghadapi dunia global.
"Kelima kebijakan ini menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya," katanya yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus terintegrasi dan bersinergi.
Oleh karena itu, kata dia, Forum Sawit Indonesia ini diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan dalam kesetaraan dan jiwa gotong royong yang berkeadilan menuju integrasi yang sinergis dalam rantai pasok industri sawit dari hulu hingga hilir berikut sistem perdagangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat pembukaan Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022 di Yogyakarta, Selasa.
"Sawit adalah sumber kemakmuran bangsa, sumber pangan, dan energi terbarukan bagi dunia. Makanya, sawit harus terus tumbuh dan berkembang sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang kondusif sesuai kebutuhan," kata Purwadi.
Menurut dia, intervensi dari pemerintah sebagai "governance" dipercaya dapat memperbaiki kegagalan pasar, khususnya terkait daya tawar, informasi, insentif, stabilitas harga, keadilan distribusi pendapatan para pihak di sepanjang rantai pasok.
Selain itu, intervensi dari pemerintah yang dibutuhkan adalah untuk infrastruktur pendukung seperti pasar, jalan, dan jembatan. "Juga dibutuhkan subsidi bibit dan sarana produksinya," katanya yang menyebut kelapa sawit memiliki peran besar dalam perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Sedangkan untuk pengembangan industri, Purwadi menyebut, dibutuhkan setidaknya lima aspek yaitu kebijakan nasional, regional dan lokal, kebijakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan inovasi, riset dan pengembangan, kebijakan investasi dan bisnis, serta kebijakan menghadapi dunia global.
"Kelima kebijakan ini menjadi fondasi membangun daya saing kelapa sawit dan industrinya," katanya yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus terintegrasi dan bersinergi.
Oleh karena itu, kata dia, Forum Sawit Indonesia ini diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan dalam kesetaraan dan jiwa gotong royong yang berkeadilan menuju integrasi yang sinergis dalam rantai pasok industri sawit dari hulu hingga hilir berikut sistem perdagangannya.